Noteza.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong menjamin semua Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) non PNS masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan oleh Zulfinasran, Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, saat mengikuti rapat monitoring dan evaluasi terkait perlindungan BPJamsostek bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN, Rabu (27/7/2022).
Zulfinasran menjelaskan, kebijakan itu diambil sesuai himbauan gubernur kepada bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah, agar segera mendaftarkan peserta GTK dan pegawai honorer dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Menyikapi hal tersebut, melalui video conference bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Zulfinasran menyampaikan pemda Parigi Moutong saat ini telah mengikutsertakan seluruh GTK untuk masuk dalam program BPJS ketenagakerjaan.
“Kami sampaikan ke Pak Dirjen bahwa pemda cukup serius dengan hal ini. Guru dan tenaga pendidikan, bahkan seluruh honorer masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya kepada media ini, Kamis (28/7/2022).
Eks Camat Torue itu membeberkan, sesuai data, jumlah GTK Parigi Moutong sebanyak 2.743 orang, dan sudah dipersiapkan untuk dimasukan dalam kategori Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di tahun 2022 sampai pada 2023 mendatang.
Pemda berharap bahwa program pembiayaan melalui BPJS ketenagakerjaan tersebut dapat membantu para tenaga GTK maupun honorer di Parigi Moutong, termasuk jika sewaktu-waktu mengalami kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan.
“Harapan pemda (program) ini akan membantu para guru non ASN atau non PPPK dalam penanganan perlindungan kecelakaan kerja dan lain sebagainya,” sebutnya.
“Ini semua termasuk upaya-upaya yang terus dilakukan dalam pemenuhan hak-hak daripada honorer, dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kinerja,” tutupnya. (**)
