Noteza.id – Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu menyampaikan demi untuk keselamatan aparaturnya, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ada di OPD-OPD yang selama ini ada yang mondar mandir berurusan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng dan bahkan merasa ditakut-takuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan BPKP dan BPK.
Maka Bupati Samsurizal menegaskan suluruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terancam akan ia kembalikan ke pemerintah pusat. Tidak hanya itu seluruh kegiatan dan anggaran yang sudah dilelang di Bagian ULP, akan di kembalikannya ke pusat.
“Saya tegaskan, saya tidak main-main dengan hal ini, kalau PPK saya sudah terancam dan merasa takut, bahkan ada kegiatan yang sudah selesai dikerjakan dan dinyatakan selesai dan tidak bermasalah lagi justru masih saja dipermasalahkan oleh BPKP dan BPK, maka seluruh anggaran yang bersumber dari APBN saya akan kembalikan ke pusat,” tegas Samsurizal, dikutip dari siaran pers Diskominfo, Sabtu (11/6/2022).
Tidak hanya itu, Samsurizal juga akan menarik kembali seluruh anggaran bersumber dari APBD seperti yang telah di pihak ketigakan untuk dikembalikan ke kas daerah.
“Saya perintahkan Inspektorat dan Bagian Hukum untuk segera berkoordinasi dengan pihak BPKP di Palu, jika ada aturan yang membolehkan dana DAK atau APBN bisa dikembalikan ke pusat, maka mau tidak mau kita kembalikan ke pusat,” tandasnya.
Menurutnya untuk apa jika yang dikerjakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi masih saja dilakukan pemeriksaan bahkan mencari cela untuk dibuat kesalahan padahal semua itu demi pembangunan dan kemaslahatan masyarakat.
Akan tetapi ia menyesalkan setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu saja dianggap sebagai kesalahan padahal sesungguhnya hal itu sudah sesuai aturan, maka alangkah baiknya tidak ada kegiatan dan semua anggaran yang ada dikembalikan saja ke pemerintah pusat.
“Lebih baik seluruh anggaran kita kembalikan saja ke pemerintah pusat, yang ada tinggal gaji pegawai dan operasional. Selesai berkantor lebih baik berkebun saja,” ucapnya.
Bupati Samsurizal juga menghimbau kepada Kepala Kepala OPD dan PPK untuk hadir mendengarkan pemaparan BPKP, Polres dan Kejaksaan yang akan dilaksanakan di rumah jabatannya pada Rabu (15/6/2022), dan ia meminta aparaturnya untuk menyampaikan keluhan-keluhan sesuai kenyataan dan fakta yang ada.
“Hari Rabu saya minta semuanya hadir di rujab bupati, tolong sampaikan semua keluhan-keluhan saudara terkait hal itu. Karena PPK saya semuanya mau mengundurkan diri dari PPK. Semua kegiatan harus melalui tanda tangan PPK saya baru saya tanda tangan, kalau tidak ada tanda tangan PPK saya juga tidak akan tanda tangan,” pungkasnya. (**)
Editor : Boby Monareh
