Noteza.id | Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) melakukan pertemuan dengan jajaran Satuan Tugas (Satgas) penganan Covid-19 guna membahas perencanaan mengenai sejumlah program yang berfokus pada pengendalian dan pencegahan penyebaran virus Corona.
Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati (Wabup) H Badrun Nggai SE, Kapolres Andi Batara Purwacaraka SH SIK, Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran SSTP MAP, dan Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 1306/Donggala Mayor Infanteri Frans Maxi Rompis beserta kepala OPD Pemkab Parigi Moutong yang termasuk dalam Satgas.
Dalam kegiatan tersebut, Wabup menyampaikan bahwa penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat perlu untuk terus ditingkatkan, mengingat lonjakkan kasus positif di Parigi Moutong terus meningkat secara signifikan. Ia mencontohkan beberapa hal yang perlu ditanggapi secara serius.
“Ada di toko (Kota Palu) itu pembatasan, satu-satu masuk, nanti keluar yang satu baru masuk lagi, inshaa Allah juga bisa kita laksanakan,” ujarnya saat rapat di lantai II Sekretariat Daerah (Setda) Parigi Moutong, Senin (1/2/2021).
“Saya memang sudah sampaikan bahkan yang jualan-jualan kelapa muda di pinggir-pinggir jalan, lalu itu pernah saya sampaikan, boleh boleh saja, jangan makan disitu. Dia beli, dia bawa pulang. Supaya jangan ada kerumunan,” lanjutnya.
Penerapan prokes di Parigi Moutong menurutnya sudah dilakukan dari beberapa bulan lalu pada saat Kabupaten Parigi Moutong masih berada dalam zona hijau. Namun disayangkannya, kebijakan tersebut tidak lagi diperhatikan. Ia kemudian menyebut perlu peran semua pihak dalam menjalankan kebijakan itu.
“Ini (prokes) pernah sudah dilaksanakan yang lalu. Tapi itu lama kelamaan kembali lagi, nah inilah memang, perlu peran camat dan kepala desa,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Parimo menyampaikan perlu adanya pembagian klaster dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di Parigi Moutong. Zulfinasran katakan bahwa sebelumnya saat masih menjabat sebagai Kepala Bappelitbangda, pihaknya yang masuk dalam tim kajian penanganan virus itu membagi 5 klaster yang harus jadi perhatian ketika lonjakkan kasus meningkat.
“Mungkin kita pernah ingat tahun lalu sempat rapat di ruangan ini juga. Pada saat itu Bappelitbangda masuk di tim kajian, dan kita dari Bappelitbangda ada menyampaikan klaster yang menjadi perhatian kita,” ungkapnya.
5 kalster yang dimaksud oleh mantan Kepala Dinas PUPRP Parimo itu yaitu klaster pemerintahan, jasa dan perdagangan, pendidikan, keagamaan, dan klaster keagaman.
“Yang pertama dari klaster pemerintahan, menyangkut jam kerja pola kerja dan prokes yang disiapkan. Kedua, klaster terhadap jasa dan perdagangan, yang ketiga itu ada klaster pendidikan, kita harapkan peran serta teman-teman pendidikan para guru yang melaksanakan pengajaran secara online memberikan pemahaman termasuk salah satu pembelajaran tentang penanganan covid,” terangnya.
“Kemudian ada klaster keagamaan dimana kita berharap para tokoh-tokoh agama para imam pendeta, dan sebagainya bisa bergerak menyampaikan pada umat dan mungkin bisa mendata siapa saja jemaahnya yang masuk di masjid gereja pura dan sebagainya. Yang terakhir ada klaster kesehatan dimana kita harus menyiapkan tenaga kesehataannya dan mempersiapkan tenaga kesehatan cadangan. Lima klaster ini mungkin kita akan berlakukan kembali,” pungkasnya.