NOTEZA.ID, BANGGAI – Dugaan kasus politik uang yang melibatkan dua anggota DPRD Banggai dari Partai Gerindra mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Ismail Indek, mantan Staf Ahli Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Banggai.
Ismail menilai tindakan politik uang yang mencuat pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua kecamatan, Simpang Raya dan Toili pada 5 April 2025, telah mencederai proses demokrasi dan tidak memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Ismail Indek pada Minggu, 13 April 2025. Ia menegaskan, peristiwa tersebut seharusnya tidak hanya ditindak oleh Bawaslu dan Polres Banggai, tetapi juga menjadi perhatian Badan Kehormatan (BK) DPRD Banggai.
Kasus dugaan politik uang ini mencuat usai pelaksanaan PSU pada 5 April 2025. Sorotan dan reaksi publik pun terus berkembang hingga pertengahan April.
Peristiwa ini terjadi di wilayah Kabupaten Banggai, khususnya pada dua kecamatan yang melaksanakan PSU: Simpang Raya dan Toili.
Ismail menilai bahwa keterlibatan anggota DPRD dalam praktik tidak terpuji seperti politik uang mencederai etika sebagai wakil rakyat dan merusak citra demokrasi. Ia mendorong agar masyarakat segera melapor ke BK DPRD agar proses klarifikasi dan penindakan bisa berjalan transparan dan akuntabel.
Menurutnya, bila ada aduan dari masyarakat, maka BK DPRD Banggai berkewajiban memproses dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Ismail juga meyakini bahwa laporan dari masyarakat akan segera direspons baik oleh lembaga kehormatan DPRD maupun aparat penegak hukum.
“Saya kira prosesnya akan tuntas dan terbuka secara umum,” ucap Ismail, yang juga dikenal sebagai mantan juru bicara mantan Bupati Banggai, Herwin Yatim.
Ia menyayangkan sikap oknum anggota DPRD yang memperlihatkan cara berpolitik yang tidak mendidik, dan menegaskan pentingnya menegakkan etika berpolitik di lembaga legislatif,” Ismail Indek.
( Editor : DewiQomariah )
