Noteza.id – Perdagangan manusia di Indonesia telah menjadi fokus perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat, menyoroti ancaman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang semakin meningkat di negeri ini. Dalam sebuah dialog nasional yang digelar oleh Vox Point Indonesia dan SMSI Pusat, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Sujono Djojohadikusumo, menegaskan bahwa fenomena perdagangan manusia memerlukan perhatian khusus dari pemerintah baru Prabowo-Gibran.
Dalam diskusi tersebut, dibahas bahwa perdagangan manusia bukan hanya terbatas pada praktik prostitusi, melainkan juga melibatkan eksploitasi dalam berbagai bentuk lainnya, termasuk perdagangan pekerja migran. Dalam beberapa kasus, mafia yang terlibat dalam perdagangan manusia menggunakan paspor palsu dan melibatkan oknum aparat hingga pejabat dalam jaringannya.
Menurut Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus, aktivis HAM, kegiatan perdagangan manusia di Batam terus meningkat, dengan ratusan hingga ribuan orang diberangkatkan setiap hari menggunakan paspor palsu ke Malaysia. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah, seperti membentuk gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di bawah koordinasi Polri, upaya penegakan hukum masih terkendala.
Pentingnya peran masyarakat dalam mengidentifikasi dan melaporkan praktik perdagangan manusia juga disoroti. Salah satu kesaksian dalam dialog tersebut datang dari Suster Laurentina SDP, yang aktif membantu pemulangan imigran korban perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. Dia menekankan pentingnya bantuan dan perlindungan bagi korban yang seringkali mengalami kondisi yang sulit.
Komisaris Polisi Jamillah dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan juga mengakui bahwa pemahaman mengenai perdagangan manusia masih rendah di kalangan aparat pemerintah, yang menyulitkan penanganan kasus secara efektif. Meskipun telah ada langkah-langkah seperti pemberian akta kelahiran gratis untuk mencegah perdagangan orang, tantangan dalam penanganan kasus ini tetap besar.
Sementara Presiden Joko Widodo telah membawa isu perdagangan manusia ke forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023, para ahli dan aktivis HAM menekankan perlunya tindakan konkret dari pemerintah dan masyarakat untuk memberantas perdagangan manusia dan melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh.
