PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran tidak membuat Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menghentikan sejumlah program yang telah ditetapkan sebagai prioritas daerah. Pembagian seragam sekolah gratis serta bantuan tabung LPG 3 kilogram tetap dipertahankan dengan melakukan penyesuaian pada volume penerima.
Kebijakan tersebut disiapkan agar program prioritas tetap memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong memastikan kedua program tersebut tetap masuk dalam agenda pembangunan daerah.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong, Ikbal Karim, mengatakan penyesuaian anggaran tidak serta-merta menghilangkan program yang telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, pemerintah daerah akan mengatur kembali jumlah bantuan dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan cara tersebut, keterbatasan anggaran diharapkan tidak mengurangi manfaat program secara signifikan.
“Kita tidak menghapus program prioritas, tetapi melakukan penyesuaian agar tetap bisa berjalan. Yang paling penting sekarang adalah memastikan penerimanya benar-benar sesuai dengan kriteria dan kebutuhan,” kata Ikbal saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan, pengurangan volume bantuan harus diikuti dengan pembenahan mekanisme penentuan penerima. Pemerintah daerah tidak ingin penurunan kuota hanya mengurangi jumlah bantuan, tetapi tidak mengubah pola distribusi yang selama ini diterapkan.
Karena itu, proses verifikasi dan penetapan sasaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Data penerima perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat sehingga bantuan yang tersedia dapat diberikan secara lebih tepat.
“Kalau jumlahnya memang harus disesuaikan, maka sasaran penerimanya juga harus kita perketat. Jangan sampai bantuan yang terbatas justru diberikan kepada kelompok yang tidak lagi masuk prioritas,” ujarnya.
Ikbal menambahkan, Bappelitbangda memiliki fungsi untuk memastikan program prioritas kepala daerah tetap diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pengawalan tersebut dilakukan tidak hanya untuk pelaksanaan tahun anggaran 2026, tetapi juga dalam penyusunan perencanaan tahun 2027.
Program seragam sekolah gratis dan bantuan LPG 3 kilogram, kata dia, harus memiliki keterkaitan yang jelas antara perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, program yang telah direncanakan dapat memperoleh dukungan anggaran melalui APBD.
“Kami memastikan program-program prioritas tetap tercantum dalam RKPD. Setelah masuk dalam perencanaan, harus dikawal sampai penganggarannya melalui APBD dan dituangkan dalam DPA perangkat daerah yang melaksanakan,” jelas Ikbal.
Dalam pelaksanaannya, pembagian kewenangan antarperangkat daerah juga menjadi perhatian. Program seragam sekolah gratis berada dalam lingkup Dinas Pendidikan, sedangkan bantuan tabung LPG 3 kilogram menjadi bagian dari tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Ikbal menilai koordinasi antara perangkat daerah perlu terus diperkuat agar tidak terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dalam perencanaan dengan pelaksanaan program. Komunikasi lintas sektor juga diperlukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Koordinasi antar-OPD harus berjalan sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan. Dengan begitu, program yang sudah ditetapkan bisa dilaksanakan secara terarah dan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” pungkasnya.
Dengan penyesuaian volume, penguatan verifikasi penerima, serta pengawalan anggaran, Bappelitbangda Parigi Moutong optimistis program seragam sekolah gratis dan bantuan LPG 3 kilogram tetap dapat dilaksanakan secara efektif meskipun pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal.
