PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Penanganan warga yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Moutong menjadi perhatian DPRD. Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Tonggiroh, meminta pemerintah daerah tidak menunda pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang memang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat.
Menurut Alfres, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi tidak boleh mengurangi perhatian terhadap kebutuhan masyarakat yang sedang menghadapi situasi bencana. Ia menilai belanja daerah harus disusun dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.
“Dalam kondisi seperti sekarang, anggaran yang tersedia harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak. Penanganan masyarakat terdampak bencana harus masuk dalam skala prioritas,” ujar Alfres saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (28/8/2026).
Ia menjelaskan, kesiapan menghadapi bencana tidak dapat hanya berpedoman pada satu kemungkinan ancaman. Setiap daerah memiliki karakteristik geografis dan potensi bencana yang berbeda, sehingga langkah antisipasi harus disesuaikan dengan kondisi Parigi Moutong.
Alfres mencontohkan, kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran hutan tidak serta-merta menghilangkan risiko bencana hidrometeorologi lainnya. Perubahan kondisi di lapangan dapat menghadirkan ancaman yang berbeda dari perkiraan sebelumnya.
“Memang ada prediksi mengenai kemarau panjang dan potensi kebakaran hutan, tetapi kenyataannya banjir bandang juga terjadi. Karena itu, kesiapsiagaan kita harus mencakup berbagai kemungkinan, bukan hanya terpaku pada satu jenis bencana,” katanya.
Atas kondisi tersebut, ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah administratif maupun teknis agar pemanfaatan BTT untuk penanganan bencana dapat dilakukan sesuai ketentuan. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar warga yang berada di lokasi terdampak.
“BTT untuk penanganan bencana harus diproses secepatnya. Yang paling penting, penggunaannya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang terdampak di berbagai titik,” tegasnya.
Alfres juga menekankan pentingnya pendataan dan pemetaan kebutuhan warga agar bantuan yang disalurkan tidak salah sasaran. Menurutnya, respons cepat harus dibarengi koordinasi yang baik antara perangkat daerah dan pihak terkait.
Selain penanganan di tingkat kabupaten, DPRD mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta pemerintah pusat. Kolaborasi lintas pemerintahan dinilai diperlukan apabila dampak bencana membutuhkan dukungan sumber daya yang lebih besar.
“Penanganan bencana tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Pemerintah kabupaten harus bergerak cepat sekaligus membangun koordinasi dengan provinsi dan pusat agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani bersama,” ungkap Alfres.
Ia berharap seluruh langkah penanganan dilakukan secara cepat, tepat sasaran dan tetap mengikuti mekanisme penggunaan anggaran yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat yang terdampak dapat segera memperoleh bantuan sekaligus dukungan untuk melewati masa darurat.
“Yang utama adalah keselamatan dan kebutuhan masyarakat. Kita harus memastikan mereka tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan ketika bencana terjadi,” pungkasnya.
