Parigi, Noteza – Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Parigi Moutong mendorong Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk segera menyusun studi kelayakan (feasibility study) sebagai langkah awal dalam penataan sistem drainase Kota Parigi.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat banjir dan genangan air terus berulang setiap kali hujan dengan intensitas tinggi mengguyur ibu kota kabupaten.
Wakil Ketua Markas Cabang LMP Kabupaten Parigi Moutong, Teguh Arifianto, mengatakan persoalan banjir di Kota Parigi tidak cukup ditangani melalui pembersihan saluran drainase secara berkala. Menurutnya, diperlukan pembaruan menyeluruh terhadap jaringan drainase dengan pendekatan teknis yang berbasis kajian ilmiah.
“Outline drainase Kota Parigi sudah harus diperbarui. Jaringan yang dibangun jangan hanya sekadar dibangun, tetapi harus memperhitungkan debit air hujan, kapasitas saluran, serta kecepatan aliran berdasarkan perbedaan elevasi dari wilayah Bantaya dan Masigi / Baliara,” ujar Yanto kepada media, Kamis, 30 Juli 2026.
Ia menjelaskan, hampir setiap hujan dengan durasi lebih dari 20 menit, sejumlah ruas jalan utama maupun lingkungan pemukiman warga mengalami genangan, bahkan tidak sedikit rumah masyarakat ikut terendam.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sistem drainase yang ada sudah tidak lagi mampu mengimbangi perkembangan kawasan perkotaan.
Selain mendorong penyusunan masterplan drainase, LMP juga mengusulkan agar Pemerintah Daerah mengoptimalkan kembali kanal-kanal lama yang telah dibangun sejak masa kolonial Belanda sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir.
Menurut Teguh, keberadaan kanal seperti Kanal Toraranga, Kanal Loji yang berada di samping Masjid Nur, serta beberapa jalur kanal lainnya merupakan aset infrastruktur yang masih dapat dimanfaatkan apabila dilakukan kajian teknis dan revitalisasi secara terpadu.
“Kami menyarankan pemerintah memanfaatkan kembali kanal-kanal yang telah dibangun sejak zaman Belanda. Kanal-kanal tersebut perlu dikaji dan diintegrasikan dengan sistem drainase modern agar mampu mengurangi genangan yang selama ini terus terjadi,” katanya.
Mantan Ketua HIPMI Parimo ini juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan sampah sebagai satu-satunya penyebab banjir. Menurutnya, penyediaan sarana pengelolaan sampah juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan tata kelola kawasan perkotaan yang baik.
“Pemerintah tidak boleh terus menyalahkan sampah. Jika memang persoalan sampah menjadi penyebab, maka pemerintah juga harus memastikan ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di kawasan permukiman. Faktanya, di wilayah Bantaya yang dihuni ribuan warga, sangat sulit menemukan TPS yang memadai,” tegasnya.
LMP Kabupaten Parigi Moutong berharap Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menjadikan penataan sistem drainase sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Penyusunan studi kelayakan dan masterplan drainase akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pengendalian banjir yang lebih efektif, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari kerugian akibat genangan yang terus berulang setiap musim hujan” pungkasnya.
