PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kembali menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (27/07/2026). Selain membahas perkembangan inflasi nasional, forum tersebut juga mengulas distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Di Kabupaten Parigi Moutong, kegiatan dipusatkan di ruang rapat pemerintah daerah dan dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimpel. Rapat diikuti jajaran organisasi perangkat daerah terkait, Perum Bulog Parigi Moutong, unsur TNI melalui Koramil 08/Parigi, serta Polres Parigi Moutong sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mengantisipasi gejolak harga di daerah.
Secara nasional, rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, khususnya beras dan minyak goreng.
“Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi,” ujar Tomsi Tohir.
Menurutnya, Gerakan Pangan Murah terbukti efektif menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih stabil. Karena itu, pemerintah daerah diminta kembali mengoptimalkan pelaksanaannya menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Aswini Dimpel memaparkan hasil pemantauan harga yang dilakukan pemerintah daerah setelah mengikuti arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dari hasil monitoring, bawang merah masih menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga di sejumlah pasar.
“Dua minggu lalu kami turun langsung melakukan pemantauan setelah mengikuti rapat pengendalian inflasi bersama Pemerintah Provinsi. Hasilnya menunjukkan harga bawang merah masih relatif tinggi di beberapa wilayah,” kata Aswini.
Ia menjelaskan, harga bawang merah di Pasar Tolai berkisar antara Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, sedangkan bawang merah rebus mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram. Sementara di Pasar Parigi, harga komoditas tersebut telah menyentuh kisaran Rp50.000 per kilogram.
Selain bawang merah, pemerintah daerah juga mencermati harga minyak goreng. Menurut Aswini, keberadaan Rumah Pangan Kita (RPK) cukup membantu masyarakat di wilayah Parigi karena menyediakan minyak goreng bersubsidi dengan harga sekitar Rp16.000 per liter.
Namun, kondisi berbeda masih ditemui di wilayah Toribulu dan sekitarnya yang belum memiliki akses terhadap RPK sehingga masyarakat membeli minyak goreng dengan harga mencapai sekitar Rp22.000 per liter.
“Ketersediaan RPK sangat membantu masyarakat. Karena itu kami berharap akses layanan serupa dapat diperluas ke wilayah yang belum terjangkau agar masyarakat memperoleh harga yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk lebih aktif menyebarluaskan informasi mengenai lokasi penjualan bahan pangan bersubsidi agar masyarakat dapat memanfaatkan program pemerintah secara maksimal.
Aswini turut menyoroti harga beras yang saat ini berada di kisaran Rp15.000 per kilogram. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mengingat Kabupaten Parigi Moutong dikenal sebagai salah satu daerah dengan produksi beras terbesar di Sulawesi Tengah.
Ia menilai penguatan kerja sama antardaerah menjadi salah satu solusi dalam menjaga kelancaran distribusi pangan, terutama untuk komoditas yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Kita perlu membangun kerja sama distribusi dengan daerah penghasil agar pasokan bawang merah maupun komoditas lainnya tetap tersedia dan harga bisa lebih terkendali. Begitu pula minyak goreng, meskipun kita daerah penghasil kelapa, masyarakat masih membeli dengan harga yang cukup tinggi,” jelasnya.
Selain isu inflasi, rapat koordinasi tersebut juga membahas upaya menjaga kelancaran distribusi BBM serta evaluasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis pemerintah pusat.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, dan memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi berjalan efektif.
