PARIGI MOUTONG, NOTEZA – Nama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPHP) Kabupaten Parigi Moutong, Supriadin, dicatut oknum tidak bertanggung jawab untuk menipu Kelompok Tani (Poktan).
Pencatutan dilakukan melalui nomor WhatsApp +62 823-1523-6028 yang menggunakan foto profil Supriadin dan mengatasnamakan akun bisnis SUPRIADIN. Akun tersebut tercatat baru bergabung pada Juni 2026.
Modus Penipuan
Berdasarkan screenshot chat yang diterima dari Ketua Kelompok Tani, Bapak Nasrudin, oknum tersebut menghubungi dengan kalimat:
“Ass wr wb, selamat pagi pak Nasrudin ketua klmpk tani pak tani, saya Pak supriadin kabid prasarana dan sarana pertanian dinas TPHP parigi moutong.”
Oknum kemudian mengirimkan flyer resmi Kementerian Pertanian tentang Penyaluran Bantuan Alat Pertanian APBN Tahun 2026 berupa rice transplanter, hand tractor, drone sprayer, pompa air, dan lain lain. Oknum menyebut bantuan itu khusus untuk kelompok tani yang sudah cetak sawah.
Korban kemudian diarahkan untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening:
*a.n: AZAM MUJAPI
*REK: 4247-01-049182-50-0
*BANK BRI
Dengan perintah: Di kirim resi pembayaran klu sudah di transfer pak Nasrudin.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas TPHP Kabupaten Parigi Moutong, Supriadin, menegaskan bahwa nomor tersebut BUKAN nomor resmi Kabid PSP atau nomor pribadinya dan seluruh pesan tersebut adalah PENIPUAN.
“Saya tidak pernah meminta transfer uang kepada Poktan dengan alasan apapun. Semua bantuan alsintan dari APBN maupun APBD disalurkan gratis, melalui mekanisme proposal resmi, verifikasi lapangan oleh PPL, dan tidak ada biaya administrasi. Rekening atas nama AZAM MUJAPI itu bukan milik dinas,” tegas Supriadin kepada media.
Imbauan untuk Poktan se-Parigi Moutong:
1. ABAIKAN dan BLOKIR nomor +62 823-1523-6028
2. JANGAN TRANSFER uang ke rekening pribadi mengatasnamakan pejabat dinas
3. Konfirmasi langsung ke Kantor Dinas TPHP Parigi Moutong Bidang PSP atau melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di wilayah masing-masing
4. Jika sudah terlanjur transfer, segera lapor ke pihak Kepolisian dengan membawa bukti chat dan resi
Dinas TPHP akan berkoordinasi dengan APH untuk menindaklanjuti kasus pencatutan nama pejabat ini agar tidak ada petani lain yang menjadi korban.
