PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan agar kebijakan yang telah direncanakan dapat diterjemahkan secara tepat ke dalam penganggaran daerah. Upaya tersebut menjadi bagian dari fungsi Bappelitbangda dalam memastikan program perangkat daerah tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal Karim, mengatakan pengawasan dilakukan sejak proses penyusunan program hingga tahap pelaksanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Iqbal, keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu aspek penting agar setiap program pemerintah daerah memiliki arah yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang kami kawal bukan hanya apakah nama kegiatannya sesuai dengan dokumen perencanaan, tetapi juga bagaimana substansi dan alokasi anggarannya benar-benar mendukung sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan,” ujar Iqbal di Parigi Rabu (07/05/2025).
Ia menjelaskan, proses pengendalian dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penetapan prioritas pembangunan, penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, hingga dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pelaksanaannya, Bappelitbangda juga melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memberikan asistensi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah.
Iqbal menuturkan, pengawasan terhadap program tidak berhenti setelah anggaran ditetapkan. Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat kesesuaian antara rencana dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Setelah anggaran ditetapkan, pengendalian tetap berjalan. Kami melihat perkembangan pelaksanaan program secara berkala agar apabila ditemukan ketidaksesuaian, bisa segera dilakukan evaluasi,” katanya.
Ia memberikan gambaran bahwa evaluasi dapat dilakukan berdasarkan indikator teknis yang terukur. Pada program pembangunan infrastruktur, misalnya, capaian pelaksanaan dapat dilihat dari volume pekerjaan yang telah direalisasikan dalam periode tertentu.
Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran tidak hanya sesuai secara administratif, tetapi juga menghasilkan capaian yang sejalan dengan target pembangunan.
Meski demikian, Iqbal mengakui pengendalian substansi anggaran masih menghadapi tantangan. Salah satunya karena belum seluruh proses dapat dikunci secara otomatis melalui sistem, sehingga pemeriksaan terhadap kesesuaian program dan penganggaran masih membutuhkan verifikasi secara manual.
“Sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengunci kesesuaian substansi antara kegiatan dan belanja. Karena itu, pemeriksaan manual masih diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai tujuan program,” jelasnya.
Bappelitbangda mencatat tingkat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran di Kabupaten Parigi Moutong dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 90 hingga 98 persen.
Capaian tersebut dinilai menunjukkan bahwa koordinasi perencanaan dan penganggaran telah berjalan cukup baik. Namun, pemerintah daerah tetap berupaya meningkatkan kualitas pengendalian agar kesesuaian tersebut tidak hanya terlihat dari nomenklatur, tetapi juga tercermin dalam hasil dan manfaat program.
“Capaian konsistensi kita sudah cukup tinggi, tetapi tetap harus diperbaiki. Yang menjadi perhatian ke depan adalah memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar mendukung target pembangunan yang telah direncanakan,” pungkas Iqbal.
