PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Penguatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong mendapat perhatian pemerintah pusat setelah pemerintah daerah memaparkan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Usulan tersebut mencakup pembenahan rumah sakit, peningkatan fasilitas puskesmas, pemenuhan alat kesehatan, hingga penguatan sumber daya tenaga medis.
Komitmen dukungan tersebut mengemuka dalam pertemuan Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Ruang Rapat 215 Gedung Adhyatma Kemenkes RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah membawa gambaran kondisi pelayanan kesehatan sekaligus kebutuhan pembangunan fasilitas medis di wilayah yang memiliki rentang geografis cukup luas.
Bupati Erwin hadir bersama Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran dan Kepala Bappelitbangda Irwan. Ketiganya menyampaikan berbagai kebutuhan prioritas yang dinilai penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan merata.
Saat ini Kabupaten Parigi Moutong memiliki tiga rumah sakit daerah, yakni RSUD Anuntaloko di wilayah ibu kota, RSUD Raja Tombolotutu di Kecamatan Tinombo yang berjarak sekitar 167 kilometer, serta RSUD Buluye Napoae di Kecamatan Moutong dengan jarak sekitar 296 kilometer. Selain itu, terdapat 24 puskesmas yang tersebar di 23 kecamatan.
Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penguatan fasilitas kesehatan. Jarak antardaerah yang cukup jauh membuat ketersediaan fasilitas, ambulans, alat kesehatan dan infrastruktur penunjang menjadi kebutuhan penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak terkendala.
“Wilayah kita cukup luas dan jarak antarfasilitas kesehatan juga jauh. Karena itu, penguatan sarana kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan tetap mendapatkan pelayanan yang memadai,” ujar Erwin.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Parigi Moutong mengajukan pembangunan tujuh gedung puskesmas baru dan 18 puskesmas pembantu. Pemerintah daerah juga mengusulkan pengadaan 18 ambulans, enam instalasi pengolahan air limbah (IPAL), 21 unit water treatment plant, tujuh sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta pemenuhan berbagai kebutuhan alat kesehatan.
Untuk RSUD Anuntaloko, usulan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana layanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefroologi serta Kesehatan Ibu dan Anak atau KJSU-KIA. Kebutuhan lainnya meliputi rehabilitasi gedung bersalin dan nifas, ambulans, genset serta penambahan alat kesehatan.
Sementara RSUD Raja Tombolotutu membutuhkan penguatan fasilitas karena menghadapi tingginya angka rujukan pasien. Lokasinya yang berada di kawasan pesisir juga menyebabkan sejumlah alat kesehatan menghadapi persoalan korosifitas.
Pemkab mengusulkan pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah (UTD), rehabilitasi ruang operasi dan Instalasi Gawat Darurat (IGD), penambahan layanan poli rawat jalan serta pemenuhan alat kesehatan untuk rumah sakit tersebut.
Adapun RSUD Buluye Napoae menjadi salah satu fasilitas yang membutuhkan pembangunan secara lebih komprehensif. Usulan yang disampaikan mencakup gedung rawat inap, UTD, ruang operasi, laboratorium, IGD, radiologi, gizi, laundry, pemulasaran jenazah, rumah dinas atau rusunawa bagi staf, ambulans hingga peralatan medis.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama jajaran Kementerian Kesehatan menyambut usulan tersebut dan menyatakan dukungan terhadap pengembangan layanan kesehatan di Parigi Moutong.
Kementerian Kesehatan akan melakukan penyesuaian kebutuhan alat kesehatan terhadap standar pelayanan di tiga RSUD. Selain itu, fasilitas rumah sakit dan puskesmas yang belum memenuhi standar juga akan menjadi perhatian dalam program rehabilitasi.
“Yang kita dorong bukan hanya penambahan bangunan, tetapi bagaimana seluruh fasilitas kesehatan memenuhi standar pelayanan sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang aman dan berkualitas,” kata Budi Gunadi Sadikin.
Salah satu rencana strategis yang turut disampaikan Kementerian Kesehatan ialah memilih satu dari tiga RSUD di Parigi Moutong untuk dikembangkan menuju rumah sakit berstandar nasional. Pemilihan rumah sakit akan dilakukan berdasarkan kriteria dan kesiapan fasilitas yang ditetapkan Kemenkes.
Dukungan juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur penunjang tenaga kesehatan. Kemenkes membuka peluang pembangunan rumah dinas pada RSUD dan puskesmas, termasuk rumah susun bagi tenaga medis di RSUD Buluye Napoae.
Selain fasilitas fisik, penguatan sumber daya manusia kesehatan turut menjadi bagian dari pembahasan. Kementerian Kesehatan memberikan peluang pembiayaan pendidikan bagi putra-putri berprestasi asal Parigi Moutong untuk menempuh pendidikan kedokteran umum, kedokteran gigi hingga dokter spesialis pada perguruan tinggi yang direkomendasikan Kemenkes.
Erwin menyambut baik dukungan tersebut dan menilai peningkatan fasilitas kesehatan harus berjalan bersamaan dengan penguatan tenaga kesehatan. Menurutnya, ketersediaan dokter dan tenaga medis yang kompeten menjadi bagian penting dalam memastikan fasilitas yang dibangun dapat memberikan manfaat maksimal.
“Dukungan pemerintah pusat ini menjadi peluang besar bagi Parigi Moutong untuk mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan. Kami berharap seluruh usulan dapat ditindaklanjuti secara bertahap sesuai prioritas dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan dalam membenahi layanan kesehatan di Parigi Moutong. Dengan dukungan pemerintah pusat, pengembangan fasilitas kesehatan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di kecamatan yang berada jauh dari pusat daerah.
