PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Pemerataan pelayanan dasar menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Parigi Moutong. Sejumlah perangkat daerah kembali diminta mencermati capaian layanan sekaligus memperbaiki berbagai hambatan yang masih memengaruhi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Pembahasan tersebut dilakukan melalui evaluasi pelaporan SPM Triwulan II Tahun 2026 yang digelar Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati, Jumat (4/9/2026). Forum ini menjadi wadah lintas organisasi perangkat daerah untuk mencocokkan perkembangan capaian dengan target indikator yang telah ditetapkan.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Parigi Moutong, Ervian Aksa Yoza, memimpin jalannya evaluasi. Ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelaporan SPM agar data yang disampaikan dapat menggambarkan kondisi pelayanan dasar secara lebih akurat.
Ervian mengatakan, evaluasi tidak semata-mata dilakukan untuk mengetahui angka capaian setiap indikator. Lebih dari itu, pemerintah daerah perlu mengetahui penyebab ketika target belum terpenuhi dan menentukan langkah yang dapat segera dilakukan oleh perangkat daerah terkait.
“Yang kita cari bukan hanya angka capaian, tetapi juga solusi atas persoalan yang membuat target belum maksimal. Kita perlu melihat apa yang sudah dikerjakan, apa yang masih menghambat, kemudian menentukan langkah perbaikan yang bisa dilakukan,” ujar Ervian.
Dalam pembahasan, peserta mengevaluasi perkembangan kinerja SPM selama Triwulan II 2026. Materi yang dibahas mencakup tahapan penerapan SPM, pencapaian indikator pelayanan dasar, kesesuaian target, serta berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan layanan di lapangan.
Perhatian juga diarahkan pada mekanisme pelaporan masing-masing perangkat daerah pengampu SPM. Ketepatan data menjadi bagian penting karena laporan tersebut dapat digunakan sebagai gambaran kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Sejumlah perangkat daerah hadir dalam rapat tersebut, antara lain BPBD, Dinas Sosial, Dinas PUPRP, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Bappeda serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Ervian menilai keterlibatan berbagai perangkat daerah diperlukan karena pemenuhan SPM tidak dapat dikerjakan oleh satu instansi saja. Setiap perangkat daerah memiliki tugas dan indikator pelayanan yang saling berkaitan sehingga koordinasi menjadi faktor penting dalam pencapaian target.
“Kalau ada kendala di satu sektor, penyelesaiannya harus dibicarakan bersama. Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah sangat penting supaya persoalan yang muncul tidak berhenti pada laporan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti,” katanya.
Sebelum pembahasan dimulai, Ervian juga menyampaikan permohonan maaf dari Asisten I Sekretariat Daerah yang sedianya memimpin rapat, namun belum dapat hadir karena berhalangan.
Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah berharap perangkat daerah dapat segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan SPM. Hasil evaluasi juga diharapkan menjadi bahan untuk meningkatkan ketepatan pelaporan pada periode berikutnya.
Selain memperbaiki administrasi pelaporan, forum tersebut diarahkan untuk memastikan program pelayanan dasar benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat. Dengan koordinasi yang lebih kuat dan tindak lanjut yang terukur, capaian SPM di Kabupaten Parigi Moutong diharapkan terus mengalami peningkatan.
