PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam merancang kebijakan anggaran Kabupaten Parigi Moutong untuk tahun 2027. Pemerintah daerah bersama DPRD kini mengatur kembali prioritas program agar rencana belanja tetap realistis, namun tidak mengurangi dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Pembahasan tersebut dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong bersama pemerintah daerah melalui rapat KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat DPRD, Kamis (13/8/2026). Forum ini menjadi bagian dari tahapan menuju penyusunan APBD 2027 dengan tetap mengacu pada RKPD 2027 dan arah kebijakan fiskal nasional.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Irwan, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi proses penyusunan KUA-PPAS. Penyesuaian diperlukan agar program perangkat daerah tetap memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD.
“Efisiensi membuat kita harus lebih cermat dalam menyusun program. Karena itu, seluruh kegiatan perangkat daerah perlu diselaraskan kembali dengan arah RKPD 2027 agar anggaran yang terbatas tetap digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas,” ujar Irwan.
Selain menyesuaikan agenda pembangunan daerah, pemerintah juga harus memperhitungkan program pemerintah pusat yang masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar kebijakan daerah tidak berjalan sendiri dan tetap mendukung target pembangunan secara berjenjang.
Irwan mengatakan rancangan KUA-PPAS 2027 masih dapat mengalami perubahan. Salah satu penyebabnya adalah sejumlah komponen pendapatan yang sampai saat ini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
Dana Alokasi Khusus (DAK), baik untuk kegiatan fisik maupun nonfisik, menjadi salah satu komponen yang belum dapat dipastikan secara penuh. Nilai DAK masih menunggu proses penetapan sehingga belum seluruhnya dapat dimasukkan dalam proyeksi anggaran daerah.
“Untuk beberapa sumber pendapatan, khususnya DAK, kita masih menunggu angka definitif dari pusat. Ketika sudah ada kepastian dan masuk pada tahapan APBD, nilainya akan kita bahas kembali bersama,” jelas Irwan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menentukan besaran belanja. Perencanaan tidak boleh menggunakan asumsi pendapatan yang belum memiliki kepastian karena dapat memengaruhi keseimbangan APBD pada tahap berikutnya.
Selain pendapatan, kebutuhan belanja pegawai juga menjadi bagian yang mendapat perhatian. Pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pegawai, termasuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2027.
Irwan menegaskan kebutuhan belanja pegawai tetap harus dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan pemerintah. Pengalokasian anggaran harus disusun agar kewajiban daerah dapat dipenuhi tanpa mengurangi ruang untuk program pembangunan prioritas.
Di sisi legislatif, Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menilai KUA-PPAS memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu pijakan dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah sebelum APBD ditetapkan.
Menurutnya, pembahasan harus menghasilkan proyeksi pendapatan yang masuk akal dan belanja yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Perhitungan belanja wajib dan belanja pegawai juga harus dilakukan dengan teliti agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga.
“Kita ingin angka pendapatan yang digunakan dalam perencanaan benar-benar realistis. Di sisi belanja, kebutuhan pembangunan harus diprioritaskan, sementara belanja wajib dan pegawai harus dihitung dengan cermat supaya tidak menghabiskan ruang fiskal,” kata Sayutin.
Ia menyebut sejumlah sektor yang perlu tetap mendapatkan perhatian dalam penyusunan anggaran 2027. Infrastruktur, pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan publik menjadi bagian dari sektor yang dinilai penting.
Menurut Sayutin, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Justru dalam kondisi anggaran yang terbatas, penentuan prioritas harus dilakukan secara lebih selektif dan berbasis kebutuhan.
“Yang kita perlukan adalah keberanian menentukan skala prioritas. Program yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat harus dipastikan tetap mendapatkan dukungan anggaran,” tegasnya.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 selanjutnya akan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan informasi mengenai pendapatan daerah, termasuk kepastian transfer dari pemerintah pusat.
Pemerintah daerah dan DPRD berharap proses tersebut menghasilkan dokumen perencanaan anggaran yang mampu menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja. Dengan perencanaan yang lebih terukur, APBD 2027 diharapkan dapat tetap mendukung pembangunan meskipun berada dalam situasi efisiensi fiskal.
“Harapannya, KUA-PPAS yang kita susun bukan hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi benar-benar menjadi dasar anggaran yang sehat, realistis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Parigi Moutong,” pungkasnya.
