PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Arah penggunaan anggaran daerah menjadi perhatian utama DPRD Kabupaten Parigi Moutong saat seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat paripurna, anggota dewan memberikan sejumlah catatan agar kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 yang berlangsung di Kantor DPRD Parigi Moutong, Kamis (3/9/2026). Forum tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, para asisten, kepala perangkat daerah serta insan pers.
Tujuh fraksi, yakni PDI Perjuangan, NasDem, Golkar, Gerindra, PKB, Perindo dan Keadilan Rakyat, memberikan perhatian pada aspek tata kelola keuangan daerah. Masing-masing fraksi menyampaikan penekanan berbeda, namun memiliki garis besar yang sama, yakni anggaran harus dikelola secara terbuka, bertanggung jawab dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian terhadap pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan serta penguatan ekonomi masyarakat. Fraksi ini mengingatkan agar perubahan anggaran tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Sementara Fraksi NasDem menyoroti proses pergeseran anggaran agar dilakukan secara transparan. Pemerataan pembangunan juga dinilai penting supaya kebijakan fiskal tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan tertentu.
“Setiap perubahan anggaran harus dapat dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai alasan pergeseran dan sasaran penggunaannya. Masyarakat perlu mengetahui bahwa setiap kebijakan anggaran memiliki tujuan yang jelas,” menjadi salah satu penekanan dalam pandangan fraksi.
Fraksi Golkar menitikberatkan pada pentingnya indikator keberhasilan dalam setiap program yang mendapatkan dukungan anggaran. Menurut pandangan fraksi tersebut, besarnya alokasi dana harus sejalan dengan target dan manfaat yang hendak dicapai.
Fraksi Gerindra kemudian menekankan kebutuhan pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong penguatan sektor-sektor produktif. Infrastruktur dinilai memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Adapun Fraksi PKB meminta pemerintah daerah terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah tanpa menciptakan beban baru bagi masyarakat. Perbaikan jalan, jembatan dan irigasi turut menjadi perhatian, bersama sektor pendidikan dan kesehatan.
“Peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan dengan cara yang sehat dan tidak membebani masyarakat. Pada saat yang sama, kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan tetap harus mendapatkan perhatian,” demikian penekanan Fraksi PKB.
Fraksi Perindo melihat sektor pertanian, koperasi, perdagangan dan pariwisata sebagai bidang yang perlu diperkuat untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Dukungan anggaran diharapkan dapat diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak terhadap produktivitas dan pendapatan warga.
Sedangkan Fraksi Keadilan Rakyat memberikan perhatian terhadap pengendalian belanja serta pemerataan pembangunan. Pengawasan terhadap pelaksanaan program juga dinilai perlu diperkuat agar penggunaan APBD dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Setelah seluruh pandangan disampaikan, sejumlah fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Perubahan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026 dengan sejumlah catatan. Persetujuan tersebut sekaligus menjadi penegasan agar pemerintah daerah memperhatikan rekomendasi DPRD dalam tahap pelaksanaan anggaran.
“Persetujuan ini bukan berarti seluruh pekerjaan selesai. Masih ada tanggung jawab untuk memastikan anggaran yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan sesuai sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” menjadi penekanan dalam pembahasan paripurna.
DPRD berharap catatan dari masing-masing fraksi dapat menjadi bagian dari penyempurnaan pelaksanaan Perubahan APBD 2026. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga akan menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat koordinasi dalam menjalankan program pembangunan. Efektivitas belanja, pemerataan pembangunan, transparansi serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat menjadi prinsip yang diharapkan tetap dijaga hingga seluruh program selesai dilaksanakan.
