PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Penyusunan arah anggaran Kabupaten Parigi Moutong untuk Tahun Anggaran 2027 terus dimatangkan dengan menempatkan keselarasan antara perencanaan pembangunan dan kemampuan fiskal sebagai perhatian utama. Dalam proses tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) berperan mengawal agar program yang masuk dalam anggaran tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah.
Peran tersebut dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong bersama Pemerintah Daerah mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat DPRD Parigi Moutong, Kamis (13/8/2026).
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Irwan, mengatakan proses penyusunan KUA-PPAS 2027 harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal sekaligus memastikan program perangkat daerah tetap memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan memberikan pengaruh terhadap ruang gerak pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan. Karena itu, Bappelitbangda perlu melakukan penyelarasan agar rencana kerja perangkat daerah tetap berada dalam koridor prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
“Kondisi efisiensi membuat kita harus lebih selektif dalam menyusun program. Bappelitbangda akan memastikan kegiatan yang direncanakan perangkat daerah tetap sejalan dengan RKPD 2027 dan benar-benar mendukung prioritas pembangunan,” ujar Irwan.
Ia menjelaskan, proses sinkronisasi tidak hanya melihat kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027.
Dengan demikian, program daerah perlu disusun secara terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kebijakan nasional. Bappelitbangda juga harus memastikan setiap usulan memiliki dasar perencanaan serta mendukung target pembangunan yang telah ditetapkan.
Irwan mengungkapkan, proyeksi KUA-PPAS 2027 saat ini belum sepenuhnya final. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah masih adanya komponen pendapatan yang menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik, menjadi salah satu komponen yang belum dapat dipastikan secara keseluruhan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam menetapkan proyeksi pendapatan dan belanja sebelum angka final diterima.
“Masih ada komponen pendapatan yang menunggu kepastian, terutama DAK. Setelah angka dari pusat sudah jelas, barulah kita dapat melakukan penyesuaian dan memantapkan kembali struktur anggaran,” jelasnya.
Selain pendapatan, Bappelitbangda juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan belanja wajib yang harus diakomodasi dalam APBD 2027. Salah satunya berkaitan dengan kebutuhan penganggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Irwan mengatakan kebutuhan tersebut perlu dihitung secara cermat agar kewajiban pemerintah daerah tetap terpenuhi tanpa mengurangi kemampuan pembiayaan terhadap program pembangunan prioritas.
Dalam konteks perencanaan, Bappelitbangda juga akan terus melakukan pengawalan terhadap usulan program dan kegiatan OPD. Setiap usulan diharapkan memiliki indikator yang jelas, target yang terukur serta memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat.
“Kita harus melihat kemampuan fiskal secara realistis. Program yang masuk dalam anggaran harus memiliki prioritas yang jelas, bukan sekadar banyak kegiatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut menghasilkan manfaat yang nyata,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menekankan pentingnya pembahasan KUA-PPAS dilakukan secara terbuka dan berbasis kemampuan keuangan daerah. DPRD meminta pemerintah menyusun target pendapatan secara realistis serta mengarahkan belanja kepada kebutuhan yang paling mendesak.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian dalam pembahasan meliputi pembangunan infrastruktur, pertanian dan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, peningkatan sumber daya manusia serta pelayanan publik.
Bagi Bappelitbangda, pembahasan bersama Banggar menjadi bagian dari proses memastikan dokumen perencanaan dan penganggaran memiliki keterkaitan yang kuat. RKPD 2027 menjadi salah satu acuan utama agar program yang akhirnya memperoleh alokasi anggaran benar-benar merupakan bagian dari prioritas pembangunan daerah.
Irwan menegaskan, penyusunan anggaran 2027 harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah daerah dituntut lebih selektif menentukan program yang akan dilaksanakan.
“Kita ingin KUA-PPAS 2027 benar-benar menggambarkan kebutuhan pembangunan sekaligus kemampuan keuangan daerah. Karena itu, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran harus terus kita jaga,” tegas Irwan.
Melalui penguatan peran Bappelitbangda dalam proses sinkronisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap KUA-PPAS 2027 dapat disusun secara lebih realistis, terukur dan konsisten dengan RKPD. Proses ini sekaligus menjadi dasar untuk mewujudkan APBD 2027 yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian target pembangunan dan pelayanan masyarakat.
