PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Upaya mengembalikan anak-anak yang belum memperoleh pendidikan ke jalur sekolah kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Pemerintah daerah kini memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan setiap anak yang tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) mendapatkan penanganan sesuai kondisi yang sebenarnya.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat teknis Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Parigi Moutong yang berlangsung di Ruang Rapat Bappelitbangda, Kamis (13/8/2026). Pertemuan dipimpin Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Irwan, dengan agenda mengevaluasi perkembangan penanganan ATS sekaligus merumuskan langkah lanjutan hingga akhir 2026.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah akurasi data. Tim menemukan masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sejumlah nama yang masuk dalam daftar ATS, sebab terdapat kemungkinan sebagian anak telah kembali mengikuti pendidikan tetapi statusnya belum diperbarui dalam sistem.
Karena itu, proses verifikasi akan dilakukan dengan membandingkan data pendidikan dengan data kependudukan. Pemutakhiran tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih valid sehingga intervensi pemerintah tidak salah sasaran.
“Data harus benar-benar menggambarkan kondisi anak di lapangan. Kita perlu memastikan siapa yang memang sudah kembali sekolah, siapa yang masih putus sekolah, dan siapa yang belum pernah mengenyam pendidikan,” ujar Irwan dalam rapat tersebut.
Menurutnya, setiap kategori ATS membutuhkan pendekatan yang berbeda. Anak yang berhenti sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, maupun belum pernah bersekolah akan dipetakan berdasarkan penyebab dan kondisi masing-masing untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat.
Penanganan tersebut tidak dapat dilakukan hanya oleh satu perangkat daerah. Tim koordinasi melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), serta perangkat daerah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan persoalan pendidikan dan perlindungan sosial.
Penguatan koordinasi juga diarahkan sampai ke tingkat kecamatan. Dengan melibatkan unsur pemerintahan di wilayah, proses pencarian, verifikasi serta pembaruan informasi mengenai anak yang tidak sekolah dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat.
“Persoalan ATS harus kita tangani sampai ke tingkat wilayah. Kecamatan dan desa memiliki posisi penting karena mereka lebih mengetahui kondisi keluarga dan anak yang berada di lingkungannya,” jelas Irwan.
Selain memperbaiki basis data, tim juga menekankan pentingnya memastikan anak benar-benar memperoleh kembali hak pendidikannya. Penurunan angka ATS dalam sistem administrasi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan apabila anak yang bersangkutan belum kembali mengikuti pendidikan.
Irwan menilai keberhasilan program harus terlihat dari adanya perubahan nyata di lapangan. Anak yang sebelumnya tidak bersekolah harus memperoleh kesempatan untuk kembali belajar melalui jalur pendidikan yang sesuai dengan usia, kondisi dan kebutuhannya.
“Ukuran keberhasilan bukan sekadar jumlah ATS dalam data berkurang. Yang paling penting adalah anak tersebut benar-benar kembali mendapatkan pendidikan dan memiliki kesempatan melanjutkan masa depannya,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, hasil verifikasi nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan, termasuk koordinasi dengan satuan pendidikan dan perangkat daerah yang memiliki program pendukung.
Bappelitbangda sebagai bagian dari tim koordinasi akan terus mendorong keterpaduan program agar upaya penanganan ATS tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi data, pembagian peran dan pemantauan hasil intervensi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap langkah memberikan hasil yang terukur.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap penguatan kerja sama tersebut dapat mempercepat penyelesaian persoalan Anak Tidak Sekolah sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui data yang lebih akurat dan intervensi yang tepat, semakin banyak anak di daerah itu diharapkan dapat kembali memperoleh akses pendidikan.
