PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Penguatan layanan kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong tidak hanya diarahkan pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelayanan. Program Sehat Bersama menjadi salah satu upaya yang terus dikawal agar manfaatnya dapat diterima masyarakat secara lebih luas.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Irwan, mengatakan program tersebut telah diterapkan hingga fasilitas kesehatan tingkat dasar dan berjalan seiring dengan program Berani Sehat yang menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Meski demikian, ia menilai masih diperlukan penyampaian informasi yang lebih intensif agar masyarakat mengetahui prosedur serta manfaat layanan yang tersedia.
“Layanannya sudah berjalan sampai ke puskesmas. Tantangannya sekarang adalah memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh, sehingga ketika membutuhkan pelayanan mereka tidak lagi bingung mengenai prosedur yang harus ditempuh,” kata Irwan dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Senin (6/4/2026).
Pembahasan mengenai pelaksanaan program kesehatan tersebut turut melibatkan Dinas Kesehatan, rumah sakit, BPJS Kesehatan, serta jajaran puskesmas. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah mekanisme rujukan pasien, terutama ketika fasilitas kesehatan tujuan tidak memiliki kapasitas pelayanan yang memadai.
Irwan menjelaskan, pemanfaatan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) sebenarnya dapat membantu mempercepat komunikasi antarfasilitas kesehatan. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala teknis, termasuk kestabilan jaringan internet dan kesiapan petugas dalam mengoperasikan sistem.
“Secara konsep SISRUTE sudah sangat baik karena membantu fasilitas kesehatan berkomunikasi dalam proses rujukan. Namun, sistem tersebut perlu didukung jaringan yang stabil dan operator yang mampu menjalankannya secara optimal,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan rujukan tidak hanya berkaitan dengan pengiriman pasien, tetapi juga menyangkut kepastian ketersediaan layanan di rumah sakit tujuan. Karena itu, koordinasi cepat antarfasilitas kesehatan menjadi penting ketika pasien membutuhkan penanganan lanjutan.
“Jangan sampai pasien sudah dirujuk, tetapi setelah tiba ternyata ruang perawatan atau tenaga medis yang dibutuhkan belum tersedia. Karena itu, komunikasi antarfasilitas harus dipastikan berjalan sebelum pasien diberangkatkan,” ujarnya.
Dalam kondisi tertentu, fasilitas pelayanan kesehatan masih menggunakan sarana komunikasi melalui grup pesan instan sebagai langkah praktis untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan dokter, obat, ruang perawatan maupun fasilitas lainnya.
Selain persoalan rujukan, pembahasan juga menyinggung dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat yang belum seluruhnya masuk dalam skema pembiayaan BPJS Kesehatan. Salah satunya melalui penyediaan ambulans gratis untuk kebutuhan tertentu, termasuk pemulangan jenazah.
“Ambulans gratis menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah untuk kebutuhan pelayanan yang tidak masuk dalam tanggungan BPJS. Dengan fasilitas ini, masyarakat diharapkan tidak terbebani biaya ketika menghadapi kondisi tertentu,” ungkap Irwan.
Komisi IV DPRD Parigi Moutong dalam pembahasan tersebut turut memberikan perhatian terhadap pentingnya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan dan BPJS. Penguatan komunikasi dinilai diperlukan untuk mengurangi keluhan masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan pelayanan yang muncul di lapangan.
Bappelitbangda juga akan terus mengawal program kesehatan melalui aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengawalan tersebut diperlukan agar program yang telah ditetapkan pemerintah tidak hanya tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
Irwan menegaskan, keberhasilan program kesehatan harus diukur dari sejauh mana masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara mudah, cepat dan sesuai kebutuhan. Karena itu, pembenahan sistem pelayanan akan terus dilakukan bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
“Yang kita kejar bukan hanya keberadaan program, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Sosialisasi, koordinasi dan pembenahan sistem harus berjalan bersamaan supaya pelayanan kesehatan semakin mudah diakses,” pungkas Irwan.
