PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Penguatan ekonomi masyarakat pesisir menjadi salah satu perhatian dalam arah pembangunan Kabupaten Parigi Moutong. Dengan wilayah pesisir yang membentang panjang serta kehidupan masyarakat yang banyak bergantung pada sektor kelautan dan perikanan, pembangunan kawasan nelayan dinilai memiliki peran strategis dalam membuka peluang ekonomi baru.
Langkah tersebut mulai diwujudkan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah. Peletakan batu pertama dilakukan Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase bersama Wakil Bupati H. Abdul Sahid pada Rabu (26/8/2026), sekaligus menandai dimulainya pembangunan kawasan yang ditujukan untuk mendukung aktivitas masyarakat nelayan.
Bagi pemerintah daerah, pembangunan KNMP tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan sejumlah fasilitas fisik. Kawasan tersebut diharapkan menjadi lingkungan yang lebih tertata dan mampu mendukung peningkatan produktivitas serta kemandirian masyarakat pesisir.
Dalam sambutannya, Erwin Burase mengatakan kehadiran KNMP merupakan bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat nelayan secara lebih terpadu. Karena itu, seluruh pihak diminta ikut menjaga dan mengawal pelaksanaannya sejak awal.
“Peletakan batu pertama ini bukan hanya tanda dimulainya pembangunan fisik. Ini adalah awal dari ikhtiar bersama untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih baik, mandiri, tertata, produktif, aman dan tetap mengedepankan semangat gotong royong,” ujar Erwin.
Parigi Moutong sendiri mendapat alokasi pembangunan delapan kawasan KNMP pada 2026. Jika digabungkan dengan satu kawasan utama di Desa Bolano yang pembangunannya telah dimulai pada akhir 2025, maka secara keseluruhan terdapat sembilan titik KNMP di wilayah tersebut.
Jumlah itu menjadikan Parigi Moutong sebagai daerah dengan alokasi KNMP terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah. Capaian tersebut tidak terlepas dari komunikasi dan upaya pemerintah daerah dalam mendorong agar wilayah dengan karakteristik pesisir yang kuat memperoleh dukungan program nasional.
“Alhamdulillah, tahun ini kita mendapatkan alokasi delapan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih. Dengan satu kawasan yang sebelumnya sudah dimulai di Desa Bolano, totalnya menjadi sembilan titik. Ini merupakan kesempatan besar bagi masyarakat pesisir kita,” ungkapnya.
Erwin menjelaskan, kebutuhan masyarakat nelayan tidak hanya berkaitan dengan akses pelabuhan. Sejumlah fasilitas pendukung juga dipandang penting untuk menunjang aktivitas produksi dan menjaga kualitas hasil tangkapan sebelum dipasarkan.
“Selain pelabuhan, fasilitas seperti pabrik es juga menjadi kebutuhan penting bagi nelayan. Bahkan, peluang penambahan lokasi masih terbuka karena beberapa wilayah sedang dalam proses survei,” tambahnya.
Program tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat visi pembangunan daerah melalui konsep Maju, Mandiri, Berkelanjutan Melalui Gerbang Desa. Pemerintah daerah menempatkan desa sebagai salah satu titik awal penguatan ekonomi masyarakat karena sebagian besar aktivitas ekonomi berlangsung dan bertumpu di wilayah tersebut.
Erwin meminta kepala desa, camat dan seluruh pihak yang berada di lokasi pembangunan untuk aktif mengawasi proses pekerjaan. Setiap persoalan yang muncul di lapangan diharapkan segera dikoordinasikan agar tidak menghambat pelaksanaan program.
“Kalau ada kendala di lapangan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Segera komunikasikan supaya dapat kita cari penyelesaiannya bersama. Ini merupakan program Presiden untuk masyarakat, sehingga harus kita kawal sampai selesai dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan,” tegas Erwin.
Dari sisi pemerintah pusat, pembangunan KNMP merupakan bagian dari program prioritas nasional. Wakil PPK Pembangunan KNMP Wilayah 3 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Maltonius Tassi, menyebut program tersebut memiliki landasan kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2026.
Menurut Maltonius, pelaksanaan program pembangunan seribu kampung nelayan pada 2026 juga telah memperoleh persetujuan pengamanan dari Kejaksaan Agung. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan koordinasi di Parigi Moutong sejak Juli 2026 untuk mempersiapkan pelaksanaan pembangunan.
“Kami sudah berada di Parigi Moutong sejak Juli untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan. Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan seluruh pihak yang telah mendukung proses ini hingga sampai pada peletakan batu pertama,” kata Maltonius.
Ia berharap pembangunan di sejumlah lokasi tersebut dapat segera diselesaikan sehingga fasilitas yang dibangun bisa digunakan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan.
“Kami berharap pembangunan ini dapat segera beroperasi dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan di Parigi Moutong,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong, I Made Cornelius, menyampaikan bahwa KNMP dirancang untuk mendorong pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara terpadu. Pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan diharapkan berujung pada peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Delapan kawasan yang memperoleh alokasi pembangunan pada 2026 berada di Desa Boyantongo, Sausu Tambu, Pelawa Baru, Sienjo, Laemanta, Tada, Dusunan dan Malalang.
Keberadaan sembilan kawasan tersebut diharapkan dapat membentuk jaringan pusat aktivitas ekonomi baru di sepanjang wilayah pesisir Parigi Moutong. Selain pembangunan sarana, keberhasilan program juga sangat bergantung pada kolaborasi pemerintah, masyarakat, kelompok nelayan dan seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah daerah pun mendorong agar KNMP tidak hanya menjadi kawasan permukiman atau fasilitas nelayan, tetapi berkembang sebagai simpul ekonomi pesisir yang mampu memperkuat produktivitas, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
