JAKARTA – Bupati Parigi Moutong Erwin Burase didampingi Wakil Bupati Abdul Sahid, Sekretaris Daerah Zulfinasran, Asisten Perekonomian Aswini Dimpel, Tenaga Ahli Zulfinahri, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melaksanakan audiensi dengan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Selasa (03/03/2026), bertempat di ruang rapat Menteri Transmigrasi RI di Jakarta Selatan.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diterima langsung oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, didampingi Direktur Jenderal PPK Trans Sigit Mustofa Nurudin, Plh Dirjen PEPMT Nirwan Ahmad Helmi, Staf Khusus Menteri, Sesditjen PPK Trans, serta jajaran direktur di lingkup Kementerian Transmigrasi.
Sejarah Panjang Transmigrasi di Parigi Moutong
Dalam pemaparannya, Bupati Erwin Burase menyampaikan sejarah singkat program transmigrasi di Kabupaten Parigi Moutong yang telah berlangsung sejak tahun 1962. Program tersebut diawali dengan kedatangan 52 kepala keluarga atau 248 jiwa asal Bali yang ditempatkan di Satuan Pemukiman (SP) Nambaru, Desa Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan.
Program transmigrasi kemudian berlanjut pada tahun 1967 dan 1968 dengan kedatangan 295 kepala keluarga atau sekitar 1.453 jiwa dari Bali dan Jawa yang ditempatkan di SP Torue dan SP Tolai.
Pada tahun-tahun berikutnya, program transmigrasi terus berkembang dengan kedatangan warga dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, serta melalui program APPDT, swakarsa, pengungsi Poso, TPS, dan TMS.
Bupati menegaskan bahwa kawasan transmigrasi telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sektor pertanian, perkebunan, serta perikanan di Kabupaten Parigi Moutong.
Ia juga memaparkan bahwa Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya memiliki potensi komoditas unggulan yang cukup besar, antara lain produksi durian sebesar 903,9 ton per tahun, padi 3.742 ton per tahun, kelapa 8.975 ton per tahun, kakao 2.437 ton per tahun, perikanan tangkap sebesar 8.134 ton per tahun, serta perikanan budidaya mencapai 2.759 ton per tahun.
Potensi tersebut dinilai sangat strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis agro-maritim yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.
Tantangan Pembangunan Kawasan
Meski memiliki potensi besar, Bupati juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan kawasan transmigrasi di Parigi Moutong.
Beberapa permasalahan tersebut di antaranya masih tingginya angka kemiskinan yang mencapai sekitar 117.432 jiwa, kerusakan infrastruktur jalan sepanjang 192,75 kilometer dari total 330,61 kilometer jalan kawasan, serta kerusakan enam daerah irigasi dengan luas areal sekitar 1.008 hektare.
Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga masih menghadapi keterbatasan akses permodalan serta minimnya dukungan teknologi, khususnya dalam bidang perikanan dan pengolahan hasil pertanian.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Usulan Strategis Pemerintah Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Kementerian Transmigrasi.
Usulan tersebut meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, di antaranya pembangunan RTJK sisa daya tampung (SDT), pembangunan jalan lingkungan kawasan, pembangunan tanggul abrasi pantai, serta pembangunan drainase tipe 70.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan program pengembangan ekonomi kawasan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi, seperti pengembangan lahan usaha kapal tangkap dan bagan apung, pembangunan sentral pelelangan ikan, pengembangan wisata bahari berbasis kawasan transmigrasi, serta pengembangan koperasi nelayan Merah Putih.
Respons Pemerintah Pusat
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Ia menyampaikan bahwa seluruh proposal yang diajukan akan dipelajari dan dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian.
Ia juga memberikan arahan agar pemerintah daerah terus membangun kepercayaan dengan pemerintah pusat melalui fokus program pengentasan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Fokus Kementerian Transmigrasi adalah peningkatan produktivitas masyarakat dengan membuka lapangan kerja melalui pembangunan ekosistem ekonomi, seperti pengembangan desa modern,” ungkap Menteri.
Selain itu, Menteri juga mengungkapkan adanya calon investor asal Tiongkok yang berminat untuk menanam komoditas kelapa dengan kebutuhan lahan sekitar 2.000 hektare. Ia berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi kesiapan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Pemerintah Pusat guna mendorong transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif, modern, dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pun menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi melalui pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta kolaborasi investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pengentasan kemiskinan di daerah.
