Noteza.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) kembali menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) ke-IV dalam rangka kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Sulawesi Tengah. Rakornis ini bertujuan untuk menyusun strategi dan mempercepat pembangunan Huntap dan infrastruktur permukiman di beberapa wilayah yang terdampak bencana.
Rakornis ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk internal Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Perumahan, serta konsultan yang terlibat dalam proyek ini. Selain itu, perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala juga turut hadir dalam rapat ini.
Dalam sesi pertama, Rakornis membahas evaluasi penyerapan anggaran pada kuartal kedua tahun 2023. Kementerian PUPR dan konsultan yang terlibat menyoroti isu-isu dan tantangan internal yang menjadi hambatan dalam penggunaan anggaran tersebut.
Sesi berikutnya membahas strategi percepatan kegiatan CSRRP (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sulawesi Tengah) untuk menyinkronkan dan menyelaraskan jadwal pembangunan huntap dan infrastruktur permukiman di Tondo 2, Talise, dan Petobo. Tujuannya adalah agar pembangunan ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan di lapangan.
Dalam sambutannya, Ketua Kasatgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah, Arie Setiadi Moerwanto, menyoroti beberapa hal penting yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah Kota Palu. Salah satunya adalah penyelesaian klaim lahan di Tondo 2 yang melibatkan lebih dari 157 unit dari total 1056 Huntap yang akan dibangun di wilayah tersebut.
Selain itu, Pemerintah Kota Palu diminta untuk segera menyediakan lahan untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan IPA dengan kapasitas 2 x 30 liter/detik untuk Huntap Tondo 1, Tondo 2, dan Talise. Arie juga menekankan pentingnya penerbitan izin lingkungan untuk kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan demi mengurangi kesenjangan dan mendukung konsep Smart Settlement Area.
Tanggapan dari Pemerintah Kota Palu menyambut baik permintaan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah klaim lahan dalam waktu dua minggu hingga akhir Juli 2023.
Dalam rangka melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah, Kementerian PUPR telah mendapatkan persetujuan dari Bank Dunia melalui Surat Bank Dunia No NSUP-28/WB/Aug/2022 tanggal 18 Agustus 2022. Namun, klaim lahan yang masih dalam proses menghambat kemajuan pembangunan di beberapa wilayah terdampak.
Rakornis IV CSRRP ini menjadi momentum penting untuk transfer pengetahuan dan membangun kerja sama antara pihak terkait dalam mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah. Targetnya adalah menyelesaikan seluruh kegiatan ini pada 31 Desember 2024. Dalam mengimplementasikan tugas-tugas tersebut, langkah-langkah yang tepat dan terukur perlu diambil agar pembangunan dapat selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Kementerian PUPR dan pemerintah daerah terus bekerja sama untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah, demi memulihkan kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terdampak bencana.
