PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Ketepatan penggunaan anggaran menjadi perhatian dalam penguatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong. Setiap program yang telah dirancang didorong untuk memiliki sasaran yang jelas, hasil yang dapat diukur serta pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penguatan pengawasan tersebut dibahas dalam pertemuan antara jajaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah. Audiensi berlangsung di Ruang Kerja Bupati Parigi Moutong, Kamis (27/8/2026), dan menjadi ruang untuk menyamakan langkah dalam mengawal berbagai program daerah.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, dalam pertemuan itu menyampaikan pentingnya melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program yang telah direncanakan. Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat program secara umum, tetapi perlu ditelusuri hingga pada setiap kegiatan agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan hasil yang diharapkan.
Menurut Agus, evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui sejak awal apakah suatu kegiatan telah memiliki target, keluaran dan indikator yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Setiap program perlu ditelaah secara cermat agar anggaran yang digunakan menghasilkan keluaran yang jelas dan terukur. BPKP siap mendampingi pemerintah daerah, mulai dari sisi perencanaan sampai pelaksanaan, sehingga seluruh tahapan dapat berjalan tertib dan sesuai regulasi,” ujar Agus.
Pendampingan BPKP tersebut mendapat respons positif dari Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase. Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak menunggu munculnya persoalan untuk melakukan evaluasi, melainkan aktif memastikan kembali setiap kegiatan yang sudah disusun.
Bupati juga mengarahkan organisasi perangkat daerah untuk mempelajari kembali program masing-masing serta membuka ruang konsultasi dengan BPKP apabila terdapat hal-hal yang membutuhkan penjelasan atau penguatan dari sisi tata kelola.
“Kami menyambut baik pendampingan dari BPKP. Saya minta seluruh perangkat daerah memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi dan melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang sudah direncanakan. Lebih baik kita melakukan langkah antisipasi sejak awal daripada memperbaiki kesalahan setelah kegiatan berjalan,” tegas Erwin.
Menurutnya, koordinasi dengan lembaga pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai koridor. Evaluasi sejak tahap awal diharapkan dapat membantu perangkat daerah memahami potensi risiko sekaligus memperbaiki kelemahan dalam proses pelaksanaan program.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan tindak lanjut konkret. BPKP Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan dokumen evaluasi strategis kepada Bupati Parigi Moutong sebagai bahan dalam memperkuat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan.
Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan terhadap program dan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan, kepatuhan terhadap aturan serta pencapaian hasil pembangunan.
Sinergi antara Pemkab Parigi Moutong dan BPKP Sulteng selanjutnya diarahkan untuk terus diperkuat. Dengan koordinasi yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, program daerah diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Penguatan pengawasan itu sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan dan akuntabel di Kabupaten Parigi Moutong.
