PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Pengelolaan keuangan daerah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah memastikan setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Parigi Moutong, Adrudin Nur, saat membacakan sambutan Bupati dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Ruang Rapat DPRD, Selasa (11/8/2026).
Paripurna yang berlangsung dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 itu membahas laporan Komisi II DPRD mengenai hasil pembahasan Laporan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus prognosis pelaksanaan anggaran untuk enam bulan berikutnya.
Dalam penyampaian tersebut, pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, terutama Komisi II, yang telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.
Menurut Bupati, pengawasan legislatif merupakan bagian penting untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai ketentuan serta tetap berada pada jalur kepentingan publik.
“Pengawasan DPRD menjadi bagian penting dalam menjaga agar pelaksanaan APBD tetap berjalan secara tertib dan bertanggung jawab. Karena itu, setiap catatan yang disampaikan akan kami perhatikan sebagai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan anggaran,” kata Adrudin saat membacakan sambutan Bupati.
Ia menjelaskan, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus dibangun melalui komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang konstruktif. Kedua lembaga tersebut memiliki peran berbeda, namun memiliki tujuan yang sama dalam mendorong pembangunan daerah.
Pemerintah daerah juga menyatakan akan menindaklanjuti berbagai masukan DPRD yang muncul dalam pembahasan laporan realisasi APBD Semester I. Catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan program pada Semester II Tahun Anggaran 2026.
“Masukan dari DPRD tidak hanya kami jadikan catatan administratif, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk melihat bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Kami ingin pelaksanaan anggaran pada Semester II dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain memperbaiki tata kelola anggaran, pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat daerah meningkatkan kinerja masing-masing. Setiap organisasi perangkat daerah diharapkan mampu menjalankan program sesuai target serta memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Peningkatan kinerja aparatur dinilai penting karena keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana program yang dibiayai mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Parigi Moutong kembali menyampaikan penghargaan kepada DPRD atas proses pembahasan Laporan Realisasi Semester I APBD 2026 dan prognosis enam bulan berikutnya yang telah dilaksanakan melalui mekanisme kelembagaan.
Pemerintah daerah menilai hasil pembahasan tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD akan terus kami jaga. Yang paling utama adalah bagaimana kebijakan anggaran yang telah disepakati dapat diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Evaluasi terhadap realisasi APBD Semester I sekaligus menjadi momentum untuk memastikan pelaksanaan program pada paruh kedua tahun anggaran dapat berjalan lebih terarah. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembenahan apabila masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
Dengan pengawasan DPRD dan perbaikan tata kelola yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemkab Parigi Moutong berharap penggunaan APBD 2026 dapat semakin transparan, efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Harapan kami, seluruh proses pengelolaan anggaran dapat memberikan hasil yang optimal. Setiap rupiah yang dikelola harus diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata,” pungkasnya.
