PARIGI MOUTONG, Noteza – Ketua Markas Cabang (Kamacab) Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Parigi Moutong, Fadli Arifin Azis menyatakan dukungannya terhadap keikutsertaan Hestiwati YL Nanga dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Menurutnya, keikutsertaan Hestiwati yang juga merupakan istri Bupati Parigi Moutong tidak dapat serta-merta dipandang negatif, selama seluruh proses yang dijalani sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Tidak ada yang salah dan tidak ada pelanggaran hukum ketika Ibu Hesti mengikuti assessment maupun tahapan seleksi di beberapa instansi. Selama prosesnya terbuka dan memenuhi syarat administrasi serta kompetensi, maka beliau punya hak yang sama seperti peserta lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, Hestiwati bukan figur yang muncul secara instan atau memanfaatkan posisi sebagai istri kepala daerah untuk memperoleh jabatan. Menurutnya, rekam jejak Hestiwati sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup jelas.
“Beliau memiliki track record yang baik sebagai ASN. Kariernya dibangun dari bawah di lingkup Pemerintah Provinsi dan pernah menjabat sebagai kepala bidang di beberapa instansi. Jadi ini bukan soal aji mumpung, tetapi soal pengalaman birokrasi dan kapasitas intelektual yang dimiliki,” jelasnya.
Selain itu, Fadli menilai beberapa pandangan negatif terkait keikutsertaan Istri Bupati tidak seharusnya membatasi ruang dan hak seseorang hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan pejabat publik. Apalagi, kata dia, Hestiwati merupakan putri daerah yang memiliki hak yang sama untuk berkompetisi.
“Satu hal yang harus diingat, Ibu Hesti adalah Putri Parigi Moutong. Kita tidak boleh membatasi ruang seseorang untuk berkembang dan mengikuti kesempatan secara terbuka. Kalau aturan tidak dilanggar, maka siapapun berhak ikut dan memiliki peluang yang sama,” katanya.
Terkait kekhawatiran sebagian pihak mengenai potensi konflik kepentingan karena status Hestiwati sebagai istri Bupati, ia justru mengajak publik untuk fokus mengawal proses seleksi secara objektif dan transparan.
“Kalau ada kekhawatiran konflik kepentingan, maka yang harus dilakukan adalah mendukung Bupati agar proses seleksi ini benar-benar menghasilkan pejabat yang kompeten, sekaligus mengawasi kinerja mereka nantinya, termasuk Ibu Hesti apabila dinilai layak menduduki jabatan tertentu,” tegasnya.
Ia juga menyinggung bahwa dalam aturan perundang undangan tentang ASN tidak mengenal yang namanya Dinasti Politik atau Dinasti Birokrasi. Sehingga terbuka ruang bagi siapapun termasuk anak, istri maupun kerabat dari pimpinan daerah untuk mengikuti seleksi.
Selain itu, proses seleksi yang dilakukan telah menunjukkan independensi, dibuktikan dengan adanya peserta yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati namun tetap dinyatakan gugur oleh tim seleksi.
“Bahkan sudah ada peserta yang juga masih kerabat Bupati yang digugurkan oleh timsel. Kalau tidak salah, salah satunya adalah kakak beliau. Ini menunjukkan bahwa proses seleksi tetap berjalan berdasarkan penilaian tim, bukan semata faktor kedekatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menilai apabila Hestiwati nantinya dipercaya menduduki salah satu jabatan strategis di daerah, hal tersebut justru dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
“Kalau beliau nantinya menjadi salah satu pejabat di Parigi Moutong, tentu akan lebih banyak waktu untuk mendampingi Bupati bertemu masyarakat. Selain itu, beliau juga saat ini mengemban tanggung jawab sebagai Ketua TP PKK dan Dekranasda, sehingga lebih mudah menyelaraskan program sosial kemasyarakatan dan mendengar langsung aspirasi warga,” ungkapnya.
Ketua LMP berharap masyarakat dapat menyikapi proses seleksi JPT Pratama secara lebih objektif dan tidak terjebak pada penilaian personal maupun asumsi yang belum tentu benar.
“Yang paling penting adalah kualitas, integritas, dan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas. Kita butuh orang-orang terbaik untuk membangun Parigi Moutong lebih baik ke depan,” pungkasnya.
