Noteza.id – Sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN) di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mengungkapkan keluhan terkait pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tanpa alasan yang jelas.
Menurut keterangan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal, Nurhayati Yunita, pada Rabu (12/6), para ASN di Dinas PMPTSP Parimo telah mengalami pemotongan TPP sejak Desember 2023. Pemotongan ini dilaporkan bervariasi antara 5-100 % dari besaran TPP yang seharusnya diterima.
“Pemotongan TPP ini dilakukan tanpa alasan yang jelas. Kami diberitahu bahwa ini berdasarkan absensi yang dimiliki oleh Ibu Kepala Dinas (Kadis),” ungkap Nurhayati.
Meskipun pemotongan TPP sempat dihentikan pada periode Januari-Maret 2024, menjelang perayaan Idulfitri, namun dilanjutkan kembali pada bulan April hingga Juni 2024 dengan besaran yang sama seperti sebelumnya. Informasi yang diperoleh Nurhayati juga menyebutkan bahwa pemotongan dilakukan berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Kadis PMPTSP Parimo.
Nurhayati menyatakan keberatannya terhadap pemotongan TPP ini, terutama jika didasarkan pada capaian kinerja ASN. Ia menegaskan bahwa tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala bidang di Dinas PMPTSP Parimo telah diambil alih oleh Kadis.
“Saya tidak setuju jika pemotongan TPP dilakukan berdasarkan capaian kinerja. Semua keputusan, termasuk pengaturan perjalanan dinas, telah diambil alih oleh Kadis,” tambahnya.
Nurhayati mengekspresikan harapannya agar Kadis PMPTSP Parimo memberikan penjelasan yang jelas terkait dasar pemotongan TPP yang dilakukan. Namun, saat dimintai keterangan, Kadis PMPTSP Parimo, Aswini Dimpel, enggan memberikan komentar dan menyatakan bahwa masalah ini masih dalam proses penyelesaian di tingkat pimpinan.
Dengan adanya keluhan ini, situasi di lingkungan Dinas PMPTSP Parimo menjadi tegang. Para ASN berharap agar masalah ini dapat segera diatasi untuk menjaga kerja sama dan kesejahteraan di dalam institusi tersebut.
