Suatu Gerak Kebaikan
Beli Tema IniIndeks

Morowali Raih Opini WTP untuk Keenam Kalinya Berturut-turut

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali dibawah kepemimpinan penjabat (Pj) Ir.H.A.Rachmansyah Ismail,M.Agr, MP berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). FOTO : Istimewa

Noteza.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali, di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Ir. H.A. Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Pencapaian ini merupakan yang keenam kalinya secara berturut-turut, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) di Palu.

Penyerahan opini WTP tersebut dilakukan pada hari Senin, 27 Mei 2024, di kantor BPK RI Perwakilan Sulteng yang berlokasi di Jalan Prof. M. Yamin, Palu. Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sulteng.

Usai menerima LKPD dengan opini WTP 2023, Pj Bupati Morowali, Ir. H.A. Rachmansyah Ismail, menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh tim di Pemda Morowali. “Opini WTP 2023 ini adalah hasil kerja sama yang dilakukan oleh seluruh teman-teman di Pemda Morowali. Oleh sebab itu, terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerjasama dengan baik dalam pengelolaan keuangan negara/daerah,” ujar Rachmansyah Ismail.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Pemda Morowali dalam mengelola keuangan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Rachmansyah Ismail juga menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata kerja keras dan dedikasi dari seluruh OPD dalam menjaga standar pengelolaan keuangan yang baik.

Dengan pencapaian ini, Kabupaten Morowali terus menunjukkan kinerja yang unggul dalam tata kelola keuangan, serta membuktikan kemampuan untuk mempertahankan standar tinggi dalam transparansi dan akuntabilitas publik. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemda Morowali untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah.