PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Sinkronisasi layanan pertanahan dan penataan ruang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dua agenda yang didorong untuk segera ditindaklanjuti adalah integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) serta percepatan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Pembahasan kedua agenda tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (8/9/2026). Rapat dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah, Adrudin Nur, dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program.
Peserta rapat terdiri atas Asisten III Setda, Inspektur Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Dinas Komunikasi dan Informatika, serta unsur terkait lainnya.
Dalam pertemuan itu, masing-masing agenda dibahas berdasarkan perkembangan pelaksanaan, kebutuhan koordinasi, dan berbagai kendala yang masih memerlukan penyelesaian. Evaluasi tersebut diperlukan agar setiap perangkat daerah memiliki gambaran yang jelas mengenai pekerjaan yang telah dilakukan maupun tahapan yang harus segera dituntaskan.
Adrudin Nur menekankan pentingnya penyampaian laporan perkembangan secara konkret dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta agar pertemuan selanjutnya tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga menghasilkan gambaran terukur mengenai capaian dan hambatan di lapangan.
“Pada rapat berikutnya, masing-masing OPD terkait diharapkan sudah dapat memaparkan progres pelaksanaan beserta kendala yang dihadapi. Dengan begitu, kita bisa mengetahui bagian mana yang masih perlu dilengkapi dan menentukan langkah tindak lanjut secara tepat,” tegas Adrudin.
Integrasi layanan pertanahan ke dalam MPP diharapkan dapat memperkuat keterpaduan pelayanan sehingga masyarakat memperoleh akses layanan yang lebih praktis dan terkoordinasi. Sementara itu, percepatan RDTR yang terhubung dengan OSS menjadi bagian penting dalam mendukung kepastian pemanfaatan ruang dan proses pelayanan perizinan berusaha.
Untuk mencapai target tersebut, keterlibatan seluruh OPD terkait dinilai penting, terutama dalam memastikan kesiapan data, kesesuaian tahapan pelaksanaan, serta penyelesaian persyaratan yang masih belum terpenuhi.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah ini, Pemkab Parigi Moutong berupaya memastikan kedua agenda berjalan lebih terarah dan terukur. Evaluasi berkala serta pelaporan kemajuan diharapkan dapat memperjelas pembagian tanggung jawab sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan teknis.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan publik yang semakin terpadu, meningkatkan kemudahan layanan bagi masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan perizinan yang selaras dengan tata ruang daerah.
