PARIGI MOUTONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong memastikan program Listrik Masuk Sekolah tetap berlanjut sebagai upaya mendukung percepatan digitalisasi pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan belum terjangkau layanan listrik.
Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim, mengatakan pemerintah daerah berperan sebagai penerima manfaat dari program kerja sama antara PLN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Pada dasarnya kami di daerah hanya sebagai penerima manfaat dari program kerja sama antara PLN dan Kemendikdasmen,” kata Ibrahim saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional percepatan digitalisasi pendidikan. Ketersediaan listrik dinilai menjadi syarat utama agar sekolah dapat memanfaatkan berbagai perangkat dan layanan pembelajaran berbasis teknologi.
“Digitalisasi tidak mungkin berjalan tanpa listrik. Listrik ini yang nantinya mengaktifkan perangkat pendukung seperti jaringan internet, komputer, dan sarana pembelajaran berbasis digital lainnya,” ujarnya.
Menurut Ibrahim, program Listrik Masuk Sekolah menyasar seluruh satuan pendidikan, namun prioritas diberikan kepada sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum memiliki akses listrik memadai.
Sepanjang tahun sebelumnya, program tersebut telah direalisasikan di 17 sekolah di Kabupaten Parigi Moutong, terdiri atas satu taman kanak-kanak (TK), 11 sekolah dasar (SD), dan lima sekolah menengah pertama (SMP).
Untuk tahun 2026, Disdikbud Parigi Moutong masih menunggu hasil verifikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari pemerintah pusat guna menentukan jumlah sekolah yang akan menjadi penerima manfaat.
“Jumlah sekolah yang akan menerima program tahun ini masih menunggu hasil verifikasi pusat,” ungkap Ibrahim.
Ia menambahkan, keberlanjutan dan cakupan program sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dari PLN sebagai pelaksana teknis di lapangan. Karena itu, sekolah yang belum memiliki akses listrik diminta memastikan kondisi tersebut tercatat dalam sistem Dapodik.
“Sekolah yang belum memiliki listrik wajib menginput kondisinya di Dapodik. Data itu yang kemudian dilaporkan Kemendikdasmen ke PLN untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.***
