Noteza.id – Sejumlah Tokoh Masyarakat yang Tergabung dalam Forum Pemerhati Pembangunan Desa Salipi ( FPPDS ) meminta.Bupati Banggai H.Amirudin.M.M dan pihak Dinas Pemdes banggai,untuk Segera Ambil tindakan tegas terhadap Oknum Kades Salipi inisial AP (37) yang mana telah.melakukan pelanggaran berat,dan sudah di berikan tindakan Pemberhentian pada Kades tersebut.
Namun Fakta nya di lapangan Kades Salipi AP(37) Sampai saat ini di aktifkan lagi sebagai kepala desa.Dan Masyarakat menanyakan perihal Di aktifkan kembali kades Salipi. pada Bupati Banggai dan Dinas PMD,Kabupaten banggai.Oleh sebab itu masyarakat menuntut untuk segera di tinjauan kembali keputusan tersebut.
Selanjutnya,masyarakat yang mengatasnamakan Forum Permerhati Pembangunan Desa Salipi.( FPPDS ) ini.sudah dua kali mengadakan pertemuan bersama.Dinas PMD. Namun penjelasan nya tidak memuaskan, Seperti yang diharapkan masyarakat, karena penjelasan dari pihak Dinas Seakan Melindungi Sang Kades.hal ini sudah tdk sesuai aturan yang berlaku.dimana kades tersebut,sudah berulang kali membuat pelanggaran dan seharusnya di ambil langkah Pemberhentian.” Ungkap salah satu warga.
Selesai dari Dinas PMD, masyarakat langsung menuju kantor bupati guna menemui Bupati Banggai H.Amirudin.M.M,untuk meminta Penjelasan terkait keputusan yang Mengaktifkan Kembali Kades Salipi.dan masyarakat menyerahkan bukti laporan pelanggaran.pada Bupati Banggai.
Dan Bupati Banggai.sudah menerima bukti laporan tersebut,guna di tindak lanjuti pihak. Dinas PMD,namun pihak Dinas hanya memberikan tanggapan pada masyarakat.yang mana. masalah ini .sebagai masalah biasa serta tdk ada tindakan yang jelas.atau Mandul Ungkap seorang warga.
Di dalam isi laporan yang di berikan pada Bupati Banggai, antara lain,sejumlah dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun Fakta nya di lapangan Kades Salipi tidak melaksanakan nya makanya Forum Pemerhati Pembangunan Desa Salipi menduga kades Salipi.telah melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat sangat kecewa dengan tindakan Kades Salipi yang dianggap mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Mereka berharap pihak Dinas PMD dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mengawasi penggunaan dana desa secara transparan.
Selain itu, masyarakat juga meminta agar pihak,Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera melakukan investigasi terhadap dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Kades Salipi.AP (37). Tindakan ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang telah dirugikan oleh Kades serta memberikan Efek jerah karena telah melakukan tindakan korupsi tersebut.
Masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemerhati Pembengunan Desa Salipi.( FPPDS ) mengajak masyarakat lebih Proaktif. dalam mengawasi kinerja kepala desa dan perangkat nya.guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Hal ini menjadi penting mengingat dana desa merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Penggunaan memamkai dana desa yang tidak tepat sasaran akan berdampak negatif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Salipi.
Salah satu Anggota Forum meminta Pihak Dinas PMD,perlu memberikan respon yang serius terhadap tuntutan masyarakat ini.karena masyarakat terus melakukan investigasi yang mendalam terhadap kasus ini dan jika terbukti benar, maka Kades Salipi (AP)37 tahun harus bertanggung jawab secara hukum.
Masyarakat berharap agar kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa sangatlah penting dan harus dijaga dengan baik demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan yang berkualitas.demi kemajuan Desa Salipi.
Kami juga berharap Bupati dan Dinas PMD.kabupaten Banggai.untuk segerah mengindahkan aspirasi Masyarakat agar secepatnya di ambil tindakan.Pemecatan terhadap Kades Salipi.dan Forum Pemerhati Pembangunan Desa Salipi.( FPPDS ) masih terus mengadakan Pertemuan dengan Camat Bualemo terkait kasus ini.
