Noteza.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memastikan pertukaran data dan informasi dalam Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemkominfo melalui Ditjen Aplikasi Informatika telah memiliki perangkat pengawasan data tersebut.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kominfo, Johnny G. Plate saat memberikan sambutan dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan sejumlah kementerian/lembaga di Jakarta, Selasa, (22/11/2022).
Johnny menyatakan Kominfo merupakan salah satu pemangku kepentingan pelaksanaan Pemilu 2024. Nota Kesepahaman tersebut merupakan salah satu bentuk konkret upaya pemerintah dalam mendukung sepenuhnya penyelenggaraan pemilu oleh KPU, DKPP, dan Bawaslu.
“Agar pemilu dapat berjalan sesuai dengan konstitusi kita, undang-undang kita, untuk menghasilkan pemimpin pemerintahan di pusat dan daerah. Kominfo tentu dalam Pemilu 2024 sebagai pemangku kepentingan menyiapkan berbagai sarana dan fasilitas untuk kerja sama ini,” kata Menkominfo di Gedung KPU RI, Jakarta.
Menkominfo menjelaskan sebagai langkah konkretnya, Kemkominfo akan memastikan segala hal yang berkaitan dengan pertukaran data informasi agar sesuai etika, aman, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Johnny juga mengingatkan, persiapan pelaksanaan pemilu membutuhkan kolaborasi semua pihak terkait. KPU juga harus memperhatikan ancaman serangan siber. Karena itu, dia menginstruksikan Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan, untuk memberikan fasilitas penetration test pada infrastruktur digital KPU.
Pada kesempatan itu, KPU RI menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Kominfo, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham di Lantai 2, Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta. MoU tersebut dilakukan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. (**)
