PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat upaya pembenahan tata kelola perpajakan dan pertanahan melalui kerja sama replikasi sistem peta pajak dan pertanahan yang dikembangkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Antar Daerah dan Perjanjian Kerja Sama tentang Replikasi dan Pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan di Aula Blandongan, Gedung Utama Balai Kota Tangerang Selatan lantai 4, Jalan Maruga Raya Nomor 1, Ciputat, Senin (21/9/2026).
Dalam agenda tersebut, Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, hadir bersama Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA), Mohammad Yasir, dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Hairudin. Turut hadir Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, H. Mohammad Sakti A. Lasimpala, serta Ketua Bidang I TP-PKK, Hj. Marwa Mahdang.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Fokus utamanya adalah mempercepat integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), sekaligus mengoptimalkan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Melalui pemanfaatan sistem yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemkab Parigi Moutong berharap pengelolaan data pertanahan dan perpajakan dapat dilakukan secara lebih terpadu. Kesesuaian data kedua sektor tersebut menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung administrasi yang lebih tertib dan meningkatkan ketepatan informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepada pemerintah daerahnya untuk mempelajari sekaligus mereplikasi sistem tersebut. Ia berharap pengalaman dan praktik yang diterapkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat menjadi referensi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Parigi Moutong.
“Apa yang telah disampaikan pada kegiatan ini menjadi cerminan harapan bersama. Semoga apa yang telah dicontoh dan disepakati ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya di Kabupaten Parigi Moutong,” ujar Abdul Sahid.
Ia menegaskan, penerapan sistem peta pajak dan pertanahan di Parigi Moutong diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembaruan administrasi, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurutnya, integrasi data yang lebih akurat dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, memperkuat validasi informasi pertanahan, serta mendukung pelayanan publik yang lebih efektif.
“Kami berkomitmen untuk menjadikan kerja sama ini sebagai langkah nyata dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas kesempatan dan dukungan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih,” ungkap Wabup.
Selain mendukung akurasi data, kerja sama tersebut diharapkan memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan data yang lebih terintegrasi, proses administrasi perpajakan dan pertanahan diharapkan dapat berjalan lebih tertib serta memberikan kepastian informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, tahapan selanjutnya adalah menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui penerapan sistem sesuai kebutuhan dan kondisi daerah. Koordinasi antarperangkat daerah terkait menjadi penting agar pemanfaatan sistem dapat berjalan efektif dan mendukung tujuan kerja sama.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga menggelar Tangsel Expo yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan UP2K PKK dan Dekranasda, serta Perhimpunan Anggrek Indonesia–Tangerang Selatan.
Pameran tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi daerah dan produk unggulan pelaku ekonomi kreatif. Kegiatan ini turut memperlihatkan upaya pengembangan potensi lokal melalui promosi produk dan pemberdayaan pelaku usaha.
Melalui kerja sama replikasi sistem peta pajak dan pertanahan ini, Pemkab Parigi Moutong berharap pengelolaan data semakin akurat, pelayanan kepada masyarakat semakin baik, serta tata kelola pendapatan daerah dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.
