PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Sebanyak 95 keluarga yang terdampak banjir di Kecamatan Kasimbar menerima dukungan pangan dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama Polres Parigi Moutong. Bantuan tersebut disalurkan sebagai bagian dari penanganan pascabencana sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi setelah banjir melanda wilayah tersebut.
Penyaluran bantuan berlangsung Minggu (20/09/2026) dan menyasar dua desa, yakni Desa Labuan Donggulu dengan 73 kepala keluarga serta Desa Peningka sebanyak 22 kepala keluarga. Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, kepada masyarakat yang terdampak.
Paket pangan yang diterima setiap keluarga terdiri atas satu liter minyak goreng, dua kilogram gula pasir dan dua rak telur. Selain bantuan dari pemerintah daerah, Polres Parigi Moutong turut memperkuat dukungan dengan menyalurkan beras sebanyak 950 kilogram untuk masyarakat terdampak.
Pembagian bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dengan jajaran kepolisian. Pemkab Parigi Moutong menyediakan minyak goreng, gula pasir dan telur, sementara kebutuhan beras dipenuhi melalui bantuan Polres Parigi Moutong.
Bupati Erwin Burase mengatakan, penanganan masyarakat pascabencana tidak cukup hanya dengan memulihkan kondisi fisik wilayah. Kebutuhan dasar warga yang terdampak juga harus menjadi perhatian agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas secara bertahap.
“Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus hadir dan memastikan masyarakat tidak menghadapi dampak bencana sendirian. Bantuan yang diberikan merupakan wujud kepedulian sekaligus kerja bersama pemerintah daerah dan kepolisian untuk membantu warga melewati masa pemulihan,” kata Erwin.
Selain memastikan bantuan pangan diterima warga, pemerintah daerah juga mulai mengarahkan perhatian pada persoalan banjir yang berulang di wilayah Kasimbar. Intensitas hujan yang tinggi menjadi salah satu kondisi yang perlu diantisipasi, terlebih apabila berpotensi kembali mengganggu permukiman maupun aktivitas masyarakat.
Erwin meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengetahui faktor yang menjadi pemicu banjir sekaligus memetakan titik-titik yang membutuhkan penanganan.
Hasil kajian dan pemetaan lapangan nantinya diharapkan dapat menjadi bahan dalam merumuskan langkah penanganan jangka panjang. Pemerintah daerah akan menggunakan hasil tersebut sebagai dasar untuk menyusun usulan penanganan yang dapat disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
“Persoalan banjir perlu kita lihat secara menyeluruh. Dinas teknis bersama BPBD harus turun melihat kondisi lapangan, mengetahui penyebab dan titik yang paling membutuhkan penanganan. Dari situ kita susun langkah yang lebih permanen sehingga kejadian serupa dapat diminimalkan,” tegas Erwin.
Dari sisi akses transportasi, pemerintah juga memastikan gangguan mobilitas masyarakat akibat kerusakan dan terputusnya akses jalan pascabanjir telah mendapatkan penanganan. Pemasangan Jembatan Bailey dilakukan sebagai langkah untuk membuka kembali jalur yang sebelumnya mengalami gangguan.
Dengan berfungsinya jembatan tersebut, aktivitas warga dan pergerakan kendaraan dapat kembali berjalan. Pemulihan akses menjadi bagian penting dalam proses pascabencana karena berkaitan dengan distribusi kebutuhan masyarakat, aktivitas ekonomi, maupun akses menuju fasilitas pelayanan.
Kepala Desa Labuan Donggulu, Ulfan A. Masiangi, mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah bersama kepolisian dalam memberikan bantuan kepada warga. Sebanyak 73 KK di wilayahnya tercatat sebagai penerima bantuan akibat terdampak banjir.
Menurut Ulfan, bantuan pangan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat yang masih berada dalam tahap pemulihan setelah banjir yang terjadi pada Agustus lalu. Ia berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada bantuan kebutuhan dasar, tetapi dilanjutkan dengan penanganan infrastruktur untuk mengurangi potensi banjir kembali terjadi.
“Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah daerah dan kepolisian. Bantuan ini sangat membantu warga yang masih dalam proses pemulihan. Kami juga berharap kajian dan penanganan infrastruktur untuk mengurangi risiko banjir dapat dilaksanakan secara menyeluruh,” ujar Ulfan.
Ulfan juga memberikan penjelasan terkait informasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai jenis bantuan yang disalurkan. Ia menegaskan bahwa paket logistik tersebut diperuntukkan bagi warga yang terdampak banjir di Kecamatan Kasimbar, bukan untuk masyarakat yang mengalami dampak akibat terjangan gelombang atau ombak.
Penegasan tersebut diperlukan agar distribusi bantuan dipahami sesuai sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan data warga terdampak banjir. Dengan demikian, bantuan yang diberikan pemerintah daerah dan kepolisian dapat diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan.
Penanganan pascabanjir di Kasimbar selanjutnya dilakukan melalui pendekatan bersama antara pemerintah daerah, TNI/Polri dan pemerintah desa. Selain memenuhi kebutuhan pangan warga, koordinasi lintas sektor juga diarahkan pada pemulihan akses serta penyusunan langkah pencegahan dan penanganan infrastruktur agar risiko banjir di wilayah tersebut dapat ditekan.
