PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Tumpukan material kayu, lumpur dan berbagai benda yang terbawa arus menjadi persoalan utama yang harus segera ditangani setelah banjir bandang menerjang Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (26/8/2026) dini hari.
Kondisi tersebut mendorong Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, turun langsung ke lokasi untuk melihat dampak bencana sekaligus memastikan langkah penanganan dapat dilakukan tanpa menunggu waktu lama. Bupati tiba sekitar pukul 13.00 WITA bersama unsur Forkopimda serta sejumlah kepala OPD yang berkaitan dengan penanganan kebencanaan.
Sesampainya di lokasi, Erwin langsung meminta jajaran terkait membangun sistem penanganan yang terpusat. Pembentukan posko menjadi salah satu langkah awal agar proses pendataan korban, kebutuhan warga, hingga distribusi bantuan dapat dilakukan secara terkoordinasi.
“Posko harus segera dibentuk dan bisa langsung bekerja. Setelah itu, pendataan kerugian masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh. Semua OPD yang memiliki tugas terkait bencana harus turun dan mengambil bagian,” tegas Erwin.
Menurutnya, kondisi rumah warga juga perlu segera diverifikasi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diminta memeriksa satu per satu bangunan yang mengalami kerusakan sehingga pemerintah memiliki data yang jelas untuk menentukan bentuk bantuan.
Tidak hanya kerusakan bangunan, keberadaan warga yang memilih mengungsi ke rumah keluarga juga menjadi perhatian. Pemerintah meminta agar mereka tetap masuk dalam pendataan meskipun tidak berada di lokasi pengungsian resmi.
“Jangan sampai warga yang mengungsi ke rumah keluarga tidak tercatat. Mereka harus segera didata supaya kebutuhan dan bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Erwin juga membuka kemungkinan penetapan status tanggap darurat sebagai bagian dari percepatan penanganan. Status tersebut dinilai penting untuk memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sesuai kebutuhan bencana.
“Kita dapat segera menetapkan status tanggap darurat agar dukungan anggaran melalui BTT bisa digunakan untuk mempercepat penanganan dampak bencana,” ujar Erwin.
Persoalan lain yang tidak kalah mendesak adalah material yang menutup sejumlah bagian permukiman. Pemerintah menyiapkan pengerahan alat berat untuk membuka akses dan membersihkan kayu maupun material lainnya yang terbawa derasnya aliran air.
Namun, kondisi lingkungan membuat alat berat berukuran besar tidak selalu dapat langsung masuk ke seluruh titik. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan penggunaan alat dengan ukuran lebih kecil agar dapat menjangkau kawasan sempit di antara rumah warga.
“Yang paling penting sekarang adalah membersihkan material yang menumpuk. Alat berat akan kita kerahkan, termasuk unit yang lebih kecil agar bisa masuk ke titik-titik yang sulit dijangkau,” jelasnya.
Selain membersihkan permukiman, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kondisi sungai. Normalisasi aliran air dinilai perlu dilakukan untuk mengembalikan jalur aliran seperti sebelumnya sekaligus mengurangi potensi terjadinya banjir susulan apabila hujan kembali mengguyur wilayah tersebut.
Untuk mengetahui kondisi kawasan secara lebih menyeluruh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diminta melakukan pemetaan menggunakan drone. Langkah itu diperlukan untuk melihat titik-titik yang mengalami perubahan akibat banjir serta menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan prioritas.
“Kita harus mengantisipasi kemungkinan hujan kembali turun. Karena itu, kondisi wilayah perlu dipetakan terlebih dahulu melalui drone. Dari hasil pemetaan itu, kita bisa menentukan langkah berikutnya, termasuk pengerahan alat berat untuk mengembalikan aliran air,” ungkap Erwin.
Data awal pemerintah mencatat sedikitnya 12 rumah warga mengalami kerusakan berat akibat kejadian tersebut. Jumlah itu masih menjadi bagian dari pendataan lapangan yang terus dilakukan oleh perangkat daerah bersama unsur terkait.
Erwin juga mengaitkan kondisi tersebut dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang sebelumnya terjadi di sekitar wilayah tersebut. Menurutnya, hilangnya vegetasi akibat kebakaran dapat meningkatkan risiko material permukaan terbawa aliran air ketika hujan deras terjadi.
“Kita sebelumnya sudah mengingatkan bahwa setelah terjadi kebakaran, hujan dengan intensitas tinggi dapat membawa sisa kayu dan material lainnya menuju permukiman. Kondisi seperti inilah yang harus kita waspadai karena dapat memperbesar dampak banjir,” tuturnya.
Untuk mempercepat proses pembersihan, pemerintah tidak hanya mengandalkan peralatan mekanis. Pekerjaan secara manual juga diperlukan karena sejumlah material berada di lokasi yang tidak memungkinkan dijangkau alat berat.
Sekitar 50 unit sekop disiapkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Selain itu, personel dari Batalyon 873 telah berada di lokasi dan ikut membantu penanganan bersama unsur lainnya.
“Tenaga manusia tetap sangat dibutuhkan. Kita siapkan sekitar 50 sekop dan alat pendukung lainnya. Personel dari Batalyon 873 juga sudah hadir, sehingga peralatan seperti sekop dan cangkul akan segera kita lengkapi,” kata Erwin.
Sementara itu, pemerintah masih melakukan pendataan terkait kebutuhan pemusatan warga yang terdampak. Posko induk diarahkan segera dibentuk sebagai pusat koordinasi seluruh bantuan yang masuk maupun yang akan disalurkan kepada masyarakat.
Dengan adanya satu posko utama, pemerintah berharap bantuan dari berbagai pihak tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap bantuan yang datang dapat dicatat, dikelola dan diarahkan kepada warga berdasarkan kebutuhan masing-masing.
Kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus juga menjadi prioritas. Lansia, ibu hamil dan balita diminta mendapatkan perhatian lebih dalam proses pendataan maupun pemenuhan kebutuhan selama masa penanganan bencana.
Erwin menegaskan, penanganan bencana tidak hanya berorientasi pada pembersihan material, tetapi juga memastikan keselamatan warga dan memulihkan kondisi lingkungan serta infrastruktur yang terdampak.
“Kita ingin seluruh penanganan dilakukan secara cepat, terpadu dan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat. Pemerintah daerah akan terus bergerak sampai kondisi warga berangsur pulih dan aktivitas mereka dapat kembali normal,” pungkasnya.
