PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Penyusunan program pembangunan bidang sosial di Kabupaten Parigi Moutong terus dimatangkan agar selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap usulan yang diajukan pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar memperoleh dukungan pendanaan maupun program dari pemerintah provinsi.
Proses tersebut saat ini difokuskan melalui pendampingan penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong. Selain menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan daerah, kegiatan itu juga menjadi tahapan awal dalam merumuskan berbagai usulan strategis yang akan dibawa pada forum perencanaan tingkat provinsi.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Idran, mengatakan seluruh perangkat daerah didorong menyusun program yang tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat di daerah, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Kami terus melakukan pendampingan agar setiap perangkat daerah menyusun program yang terarah dan memiliki kesesuaian dengan prioritas pembangunan provinsi. Dengan begitu, peluang usulan tersebut mendapatkan dukungan akan semakin besar,” ujar Idran, Kamis (26/02/2026).
Menurutnya, salah satu aspek terpenting dalam penyusunan program adalah kualitas data pendukung. Setiap usulan harus didasarkan pada kondisi riil di lapangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan saat melalui proses verifikasi dan evaluasi.
“Data menjadi fondasi utama dalam perencanaan. Jika data yang diajukan tidak lengkap atau tidak valid, tentu akan memengaruhi proses penilaian bahkan bisa menghambat realisasi program yang diusulkan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sejumlah sektor menjadi perhatian utama dalam penyusunan rencana pembangunan, di antaranya peningkatan layanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan produktif, serta pengembangan sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Idran, sektor pendidikan masih membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait kondisi tenaga pendidik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Karena itu, pemetaan terhadap kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik terus dilakukan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Kami perlu mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan, termasuk jumlah guru yang masih membutuhkan peningkatan kompetensi. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang diperlukan,” katanya.
Selain pendidikan, upaya percepatan penurunan angka stunting juga tetap menjadi salah satu fokus pemerintah daerah. Idran menilai berbagai langkah yang telah dilakukan menunjukkan perkembangan positif, namun membutuhkan kesinambungan agar hasilnya dapat dipertahankan.
“Penanganan stunting harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama melalui intervensi pada masa awal pertumbuhan anak. Semakin cepat dilakukan, maka peluang keberhasilannya juga semakin besar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Bappelitbangda memiliki peran dalam menyusun arah kebijakan pembangunan, mengoordinasikan proses perencanaan, melakukan pengendalian, hingga mengevaluasi pelaksanaan program. Sementara implementasi teknis di lapangan tetap menjadi tanggung jawab perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Melalui perencanaan yang berbasis data, terintegrasi, dan melibatkan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap seluruh program pembangunan yang dirancang dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
