Noteza.id Parigi Moutong – Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, Abdul Sahid menyebut akan dilakukan penghentian sementara semua aktivitas pertambangan emas tanpa izin (Peti). Sahid tegaskan pertambangan emas boleh dilakukan setelah mengatongi izin.
Sahid menjelaskan penghentian sementara tersebut demi memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum dan mempertimbangkan aspek keselamatan dan lingkungan.
“Kami tidak anti tambang. Tapi harus kita tata dulu. Kalau tidak, yang rugi masyarakat sendiri saat bencana datang,” ujar Sahid saat meninjau lokasi Peti Kayuboko, Rabu (11/6/2025).
Di hadapan tokoh masyarakat dan kepala desa, Sahid mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten akan membentuk Satgas penertiban tambang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pertambangan, terutama yang belum memiliki izin.
“Satgas ini akan menghentikan aktivitas sementara. Setelah itu kita tata ulang, baru masyarakat bisa bekerja kembali secara legal,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sahid mengapresiasi terbentuknya koperasi-koperasi pertambangan rakyat di Kayuboko, dan menyebut hal itu sebagai langkah positif menuju legalitas.
Ia menekankan bahwa pengurusan izin seperti IPR (Izin Pertambangan Rakyat) akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
“Kami minta seluruh OPD jangan mempersulit pengurusan izin. Ini untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sahid menyinggung tentang bahaya aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Ia mengajak masyarakat untuk tidak terpancing melakukan aksi demo yang dapat berujung pencabutan izin secara permanen oleh pemerintah pusat.
“Jangan demo. Kalau ada masalah, bentuk tim, datang ke pemerintah. Sampaikan dengan baik. Pemerintah pasti dengar,” imbuhnya.
Di akhir pertemuan, Wabup mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, adat, pemuda, dan ibu-ibu, untuk mendukung langkah pemerintah dalam menertibkan tambang demi keberlangsungan ekonomi dan keselamatan lingkungan di Kayuboko.
