Suatu Gerak Kebaikan
Beli Tema IniIndeks

Ke Parigi Moutong, BKKBN Sulteng Gelar Audit Kasus Stunting

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tenny C Soriton. FOTO : Prokopim Setda.

Noteza.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Parigi Moutong menggelar kegiatan Evaluasi Audit Kasus Stunting di Kabupaten Parigi Moutong.

Kegiatan itu dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran, mengetahui penyebab resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan setda Parigi Moutong, Samin Latandu mengatakan mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia pada  Rakornas tahun 2021, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai koordinator pelaksana di bawah koordinasi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK).

“BKKBN mengkoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting ini melalui kerjasama lintas kementerian/lembaga, lintas sector serta lintas pemerintah pusat dan daerah sampai dengan tingkat desa,” ucap Samin pada acara yang digelar di ruang pertemuan Hotel Anutapura, Kamis (20/10/2022).

Ia menambahkan, percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus secara bersama-sama dengan semua OPD terkait. Ia mengklaim bahwa pemda Parigi Moutong selalu berada di depan dalam strategi kebijakan terkait stunting.

“Mari kita bersama-sama menjaga dan membangun wilayah kita agar terhindar dari adanya kasus stunting,” ajaknya.

Sementara itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tenny C Soriton mengatakan, bahwa audit ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana intervensi Pemerintah terhadap penanganan stunting di Parigi Moutong.

Menganalisis faktor resiko terjadinya stunting pada balita pihak BKKBN berupaya melakukan pencegahan, penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa serta memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana yang harus dilakukan oleh pemda.

Menurutnya, dua kecamatan yang telah selesai dilakukan audit yaitu kecamatan Tomini dan kecamatan Tinombo dimana terdapat kasus stunting, menurut hasil audit dilapangan, pihaknya menemukan bahwa salah satu pemicunya ialah sulitnya akses dalam menjangkau fasilitas kesehatan.

Selain itu, pernikahan dini juga merupakan salah satu penyebab stunting yang perlu diperhatikan bersama. Menurutnya, bagaimana menyampaikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal negatif yang dapat mengakibatkan stunting pada pernihakan dini.

“Olehnya saya berharap peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan dapat proaktif memfasilitasi transportasi ambulans dalam menangani kasus-kasus penyebab stunting seperti perawatan ibu hamil dan balita,” imbaunya. (**)