PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Pendampingan mahasiswa di desa, percepatan sertifikasi tanah, serta sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan menjadi sejumlah agenda yang dibahas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (30/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan program pertanahan di Kabupaten Parigi Moutong dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan terpantau perkembangannya.
Dalam pembahasan itu, sejumlah hal menjadi perhatian bersama, mulai dari percepatan sertifikasi tanah, Zona Nilai Tanah (ZNT), pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), hingga pemanfaatan aplikasi SISGITA.
Salah satu agenda yang mendapat perhatian ialah rencana pelaksanaan KKN Tematik di 18 desa. Program tersebut akan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan lapangan yang berkaitan dengan sektor pertanahan. Karena itu, dukungan teknis dan pendampingan dari instansi terkait dinilai penting agar kegiatan dapat terlaksana sesuai tujuan.
Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Adrudin Nur, berharap jajaran BPN dapat berperan aktif dalam mendampingi mahasiswa selama menjalankan kegiatan di desa.
“Kami berharap di lapangan akan ada pihak dari BPN yang mendampingi anak-anak mahasiswa agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif,” ujar Adrudin.
Menurutnya, pendampingan dari pihak yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan diperlukan untuk membantu mahasiswa memahami pelaksanaan kegiatan secara langsung. Dengan adanya koordinasi tersebut, pekerjaan di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan program.
Selain membahas kesiapan KKN Tematik, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya keterpaduan data pertanahan dan perpajakan. Integrasi NIB dan NOP menjadi salah satu hal yang dibicarakan untuk mendukung kesesuaian informasi bidang tanah dengan data objek pajak.
Pembahasan mengenai Zona Nilai Tanah dan pemanfaatan aplikasi SISGITA turut menjadi bagian dari upaya mendukung pengelolaan informasi pertanahan. Koordinasi lintas instansi diperlukan agar data dan program yang berkaitan dengan pertanahan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kebutuhan pemerintah daerah.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, evaluasi lanjutan dijadwalkan pada Oktober 2026. Pertemuan berikutnya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui koordinasi tersebut mendorong keterlibatan aktif perangkat daerah dan jajaran BPN dalam mengawal setiap tahapan program. Pemantauan dan evaluasi secara berkala dinilai penting agar pelaksanaan kegiatan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat ditindaklanjuti sesuai target yang telah dibahas.
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, Inspektur Inspektorat, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Bidang Aset, serta Kepala Bagian Kerja Sama.
