PARIGI MOUTONG, NOTEZA.ID – Integrasi informasi pertanahan dengan sistem pemerintahan daerah menjadi salah satu langkah yang ditempuh Kabupaten Parigi Moutong untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong dengan dua perangkat daerah, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Selasa (6/10/2026).
Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong itu merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan sembilan Program Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, mendukung pemanfaatan teknologi informasi, serta meningkatkan ketepatan pengelolaan data yang berkaitan dengan pertanahan.
Dalam agenda tersebut, Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong diwakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas, Hairudin, S.Sos., M.I.Kom., yang menandatangani kerja sama bersama Kepala Kantor Pertanahan Parigi Moutong, Anang Romdloni R, A.Ptnh., M.H.
Kesepakatan serupa juga dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Parigi Moutong. Kepala Bapenda, Mohammad Yasir, S.E., M.M., menandatangani PKS bersama Anang Romdloni sebagai bagian dari upaya membangun keterhubungan data pertanahan dengan kebutuhan pengelolaan pendapatan daerah.
Keterlibatan kedua perangkat daerah tersebut mencerminkan pentingnya pertukaran dan pemanfaatan informasi yang akurat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kerja sama ini, data dan teknologi informasi diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih terpadu untuk menunjang pelayanan pertanahan, tata ruang, serta administrasi pendapatan daerah.
Plt. Kepala Diskominfo Parigi Moutong, Hairudin, menyampaikan bahwa dukungan teknologi dan integrasi informasi memiliki peran penting dalam mendorong perubahan sistem pelayanan publik menuju tata kelola yang lebih modern.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu disertai koordinasi yang baik antarlembaga agar informasi dapat dikelola secara efektif dan mendukung kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Diskominfo pun siap mendukung kebutuhan infrastruktur informasi yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan transformasi pelayanan tersebut.
Di sisi lain, Kepala Bapenda Parigi Moutong, Mohammad Yasir, menilai kerja sama dengan Kantor Pertanahan dapat mendukung pengelolaan potensi pendapatan daerah, terutama yang berkaitan dengan data dan administrasi pertanahan.
Ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi diharapkan membantu pemerintah daerah meningkatkan ketepatan pendataan objek pajak serta memperkuat tata kelola penerimaan daerah. Dengan pengelolaan yang lebih baik, potensi pendapatan dapat diidentifikasi secara lebih terukur untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Parigi Moutong, Anang Romdloni R, mengapresiasi keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sembilan Program Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang.
Sinergi antara Kantor Pertanahan dan perangkat daerah tersebut diharapkan dapat menyederhanakan proses pelayanan, meningkatkan efektivitas koordinasi, serta memperkuat kepastian hukum dalam urusan pertanahan. Pemanfaatan data yang lebih baik juga diharapkan membantu mengurangi potensi persoalan akibat ketidaksesuaian informasi mengenai tanah.
Melalui kesepakatan ini, Pemkab Parigi Moutong dan Kantor Pertanahan berupaya membangun pola kerja yang lebih terkoordinasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, integrasi informasi dan peningkatan kualitas administrasi diharapkan dapat mendukung pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
