NOTEZA.ID, BANGGAI – Pernyataan Direksi PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS), Sulianti Murad, yang mengancam akan memproses hukum petani sawit yang menjual hasil panennya ke tempat lain menuai reaksi keras dari masyarakat.
Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Sulianti Murad menegaskan bahwa para petani terikat dalam siklus yang berlangsung antara 50 hingga 100 tahun, selama sawit tersebut masih ditanam oleh PT KLS.
Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap petani sawit di dataran Toili yang selama ini mengeluhkan harga pembelian sawit oleh PT KLS yang sangat rendah.
Sejumlah petani yang ditemui awak media menyatakan kekecewaannya terhadap pernyataan Sulianti Murad. Mereka menilai bahwa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Sulianti bukanlah sosok pemimpin yang dapat mengayomi masyarakat.
“Kalau kami lihat di video itu, ini bukan calon pemimpin yang bisa diandalkan. Kalau nantinya jadi pemimpin, pasti lebih banyak mengintimidasi demi kepentingan usahanya,” ujar seorang warga Kecamatan Toili yang enggan disebutkan namanya.
Selain ancaman hukum, petani juga mengeluhkan adanya tindakan intimidasi lain dari PT KLS. Di antara Desa Bone Bae dan Desa Rata, Kecamatan Toili Barat, perusahaan tersebut mendirikan pos pemeriksaan yang melibatkan beberapa oknum untuk mencegah petani menjual sawit ke Kabupaten Morowali Utara.
“Beberapa petani dicegat dan dilarang menjual sawit ke luar daerah oleh orang-orang di pos batas desa itu,” ungkap seorang warga.
Menanggapi hal ini, Kepala Desa Pandan Wangi, Kecamatan Toili Barat, Kadek Suardika, membenarkan adanya pos pengawasan tersebut.
Ia berharap pemerintah daerah segera turun tangan melalui OPD terkait untuk melindungi hak-hak petani sawit di dataran Toili.
Sebagai solusi, Kadek Suardika mencanangkan program replanting di lahan seluas 27 hektar guna memberikan alternatif bagi petani agar tidak bergantung pada PT KLS. Dengan memiliki kebun sendiri, petani dapat menjual sawit sesuai harga pasar tanpa terikat aturan sepihak dari perusahaan.
“Harga jual TBS (Tandan Buah Segar) di pabrik yang ada di Morowali Utara jauh lebih tinggi dibandingkan PT KLS,” ungkapnya.
Ia juga berharap agar pemerintah daerah, khususnya pemerintahan AT-FM, dapat membantu petani dengan program pengadaan bibit sawit agar mereka bisa lebih mandiri dan tidak terus-menerus mengalami tekanan dari perusahaan besar.
( Editor : Dewi Qomariah )
