Noteza.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Parigi Moutong menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pendataan awal registrasi sosial, dengan tema Mencatat Untuk Membangun Negeri, yang digelar di ruang pertemuan Hotel Ludya Kampal, Kamis (22/9/2022).
Ketua Panitia, Elvhira Rosiana Tirayo mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk menguatkan koordinasi dan konsolidasi eksternal dan internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di kabupaten Parigi Moutong.
Elvhira juga menjelaskan, dengan menyebarluaskan pelaksanaan kegiatan pendataan awal Regsostek kepada pemerintah daerah, mulai dari bupati, camat dan kepala desa, dan juga kepada seluruh aparat TNI dan Polri di wilayah NKRI dalam pendataan di barak militer, suku terasing daerah terpencil, apartemen yang susah di tembus, serta mendorong keikutsertaan masyarakat umum untuk menyampaikan informasi yang akurat dalam kegiatan awal.
“Kegiatan ini diikuti oleh BPS Parimo sebanyak 20 orang, instansi eksternal 41 orang, camat 23 orang serta diikuti pula secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting oleh 283 peserta yang terdiri dari lurah dan kepala desa se-kabupaten Parigi Moutong,” ujarnya.
Sementara itu, kepala BPS Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Statistisi ahli Madya sekaligus koordinator Regsosek wilayah Parigi Moutong, Yaslin Hendrita Tansala mengatakan bahwa pendataan ini adalah implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo terkait perbaikan data menyusun registrasi sosial ekonomi sehingga pihak BPS langsung bergerak dengan melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Program ini akan menyasar 100 persen penduduk Indonesia untuk dilakukan registrasi pendataan, urgensi pelaksanaan program ini ialah masih terbatasnya data sosial ekonomi yang mencakup semua penduduk, untuk penentuan target program pembangunan, belum terlaksananya kontrol standar kualitas dan ketepatan waktu pemutakhiran serta data target program masih sangat sektoral,” jelasnya
Tujuannya untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik serta sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi nantinya.
“Akan ada 715 petugas BPS yang akan turun melakukan pendataan di seluruh wilayah kabupaten Parigi Moutong,” tutupnya. (**)
