Noteza.id | Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, H Rusdy Mastura didampingi Wakil Gubernur Drs H Ma’mun Amir serta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Mulyono SE Ak MM memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rapat tersebut, Gubernur menyampaikan ‘mimpi-mimpi’nya serta program prioritas, yakni menyelesaikan persoalan pasca bencana di Sulawesi Tengah.
Cudi sapaan akrabnya mengatakan bahwa penanggulangan bencana yang terjadi tahun 2018 lalu, bukan saja tanggung jawab Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, Donggala dan Kota Palu, tetapi juga tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov). Ia menegaskan, banyak upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dan ia menargetkan akan membereskan semua itu pada akhir tahun 2021 ini.
“Semua persoalan bencana diharapkan sudah selesai hingga akhir tahun 2021,” ujar Cudi dalam pertemuan di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (23/6/2021).
Pada bagian lain, penyelesaian persoalan pencegahan penyebarluasan virus Covid-19, menurutnya juga akan menjadi prioritas, termasuk penyelesaian konflik di Kabupaten Poso.
Mimpi lain yang diutarakan ialah, bagaimana meningkatkan APBD dan fiskal daerah serta menurunkan angka kemiskinan, sebagaimana yang telah ia dengung-dengungkan ke seantero negeri Sulawesi Tengah pada saat kampanye.
Mimpi-mimpi tersebut bukan tanpa dasar, menurut Gubernur, Sulawesi Tengah memiliki hasil bumi, seperti biji nikel, emas, serta komoditi unggulan lainnya. Maka untuk menyukseskan mimpi-mimpi itu pihaknya akan menjalankan program-program strategis secara maksimal dalam pengelolaan sumber daya yang ada.
Cudi juga berjanji akan meningkatkan pendapatan daerah dengan tidak hanya berharap dari pajak pendapatan, akan tetapi akan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lainnnya.
“Kita harus memiliki saham di IMIP, perluasan PT dan sebagainya,” tegasnya.
Rencana Pemerintah Pusat memindahkan Ibukota Negara Republik Indonesia ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, akan menjadi peluang yang menguntungkan bagi Sulawesi Tengah secara khusus. Apalagi, wilayah Sulawesi Tengah memiliki komoditas pangan yang melimpah, dan posisinya yang strategis karena berdekatan dengan Ibukota baru, tentunya akan menjadi nilai tawar tersendiri untuk dijadikan salah satu daerah penopang pangan di Ibukota Negara yang baru nantinya.
Maka untuk mengakomodir peluang itu, Gubernur Cudi menyebut diperlukan program-program pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang sektor perdagangan.
“Rencana ulang tahun Republik Indonesia di ibukota baru tahun depan di Kalimantan, kita punya kesempatan dan hal yang menguntungkan,” ujar Gubernur.
Rencana lain ialah membuka jalur kapal dari Kabupaten Tolitoli ke Kabupaten Donggala, menjadikan Pantoloan sebagai pelabuhan ekspor untuk memperluas pasar guna memicu pertumbuhan ekonomi.
Sebagai daerah otonomi yang berkembang sendiri, kata Cudi, perlu ada perjuangan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan, menurutnya harus dibentuk sentra-sentra ekonomi baru melalui pemekaran wilayah.
Pada bagian lain, yakni sektor pendidikan, mantan Walikota Palu dua periode itu membeberkan akan membuka sekolah-sekolah yang berkualitas. Untuk merealisasikan semua mimpi yang telah dijanjikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah itu, Rusdy Mastura mengajak semua pihak agar bisa berkolaborasi.
“Untuk sektor pendidikan , kami akan membuka SMA plus yang fasih berbahasa Inggris dengan keahlian khusus dan siap pakai, demikian pula program kerja dan mimpi lainnya. Kami tidak butuh orang pintar tapi orang yang mau bekerja, yang terpenting luruskan niat terlebih dahulu, mimpi tersebut kami titipkan dipundak teman-teman,” ujar Gubernur Cudi dan diamini para kepala OPD.
100 Miliar Untuk Masing-masing Kabupaten/Kota
Sementara itu, Wakil Gubernur Wagub Ma’mun Amir menyampaikan, bahwa pihaknya optimis dalam mewujudkan visi misi 100 miliar per Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu janji saat kampanye. Ia membeberkan, pihaknya juga akan menjalankan tugas-tugas Pemprov berkaitan pembangunan infrastruktur, menyelesaikan masalah kemiskinan, masalah kesehatan, dan pendidikan.
“Dalam RPJM, kita akan menyelesaikan semua persoalan-persoalan Provinsi yang ada di Kabupaten. Apakah berkaitan dengan kelautan, pertanian, kemiskinan dan lain sebagainya. Untuk itu program dinas diharapkan mengarah kepada masalah-masalah yang ada di Kabupaten dengan tujuan menyelesaikan permasalahan pengangguran dan kemiskinan,” ungkap Ma’mun Amir.
Persoalan pengangguran, menurut Wakil Gubernur, bisa diselesaikan melalui BLT. Masyarakat miskin yang punya keahlian bisa dibantu dengan modal atau stimulan agar bisa membuka usaha dan merekrut tenaga kerja sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat terselesaikan hingga ditingkat Kabupaten/Kota.
“Insha Allah pembukaan lapangan kerja yang kita janjikan bisa diselesaikan secara bersama-sama. Jadi intinya saya dengan Pak Gubernur akan menyelesaikan masalah pengangguran melalui program dinas dan instansi melalui 100 miliar per Kabupaten/Kota,” tandasnya.
“Mohon kerjasamanya, tadi saya undang inspektorat untuk membagi pegawainya di setiap dinas untuk mengawasi program mulai dari awal hingga berakhirnya program, jadi kalau ada kekeliruan sudah diketahui dari awal,” terang Bupati Banggai 2006-2011 itu.
Jamal Ishak
Sumber : Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sulteng
